Buwas: Butuh Rp 20 T untuk Cadangan Beras Pemerintah 2020

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melepas 20 truk untuk operasi pasar wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pusat Perum Bulog, Senin, 23 September 2019. TEMPO/Eko Wahyudi

    Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melepas 20 truk untuk operasi pasar wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pusat Perum Bulog, Senin, 23 September 2019. TEMPO/Eko Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas meminta kepada pemerintah memberikan modal Rp 20 triliun untuk pengadaan cadangan beras Pemerintah (CBP) sekitar 2 juta ton untuk tahun 2020. Dengan begitu, perseoran pangan tersebut tidak perlu meminjam ke perbankan dengan bunga komersil.

    "Kami mengusulkan pemberian modal kerja untuk pengadaan CBP. Karena selama ini pengadaan beras CBP kami menggunakan pinjaman dari perbankan. Modal yang kami usulkan sebesar Rp 20 triliun," kata Buwas pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis, 21 November 2019.

    Adapun CBP merupakan program pemerintah guna mengamankan stok cadangan beras nasional. Untuk menjalankan arahan Pemerintah, Buwas mengatakan, harus menggunakan dana pinjaman yang membuat Bulog saat ini terlilit utang mencapai sekitar Rp 28 triliun dan bunganya hingga Rp 10 miliar sehari.

    "Permasalahan CBP itu karena menggunakan dana pinjaman. Kita tidak bisa jual CBP kecuali ada penugasan. Berarti selama tidak ada penugasan maka ini akan stagnasi, sedangkan bunganya tidak pernah stagnan," kata Buwas.

    Mantan Kabareskrim Polri ini juga menjelaskan, CBP itu tidak serta-merta bisa diperdagangkan begitu secara komersil oleh Bulog. Persediaan tersebut hanya boleh dijual apabila ada penugasan dari pemerintah, sehingga Buwas mengaku hal tersebut membuatnya kesulitan untuk mengembalikan utang perseroannya.

    Buwas mengakui bahwa dana yang disediakan oleh Pemerintah senilai Rp 2,5 triliun, hanya dapat digunakan untuk menutupi selisih harga beras yang dijual kepada masyarakat. "Misal harga Bulog Rp 10 ribu tapi harga jual Rp 8 ribu, berarti Rp 2 ribu yang diganti. Kalau disetarakan Rp 10 ribu bisa 250 ribu ton. Tapi kalau selisihnya kan bisa 1 juta ton, 500 ton," ujar dia.

    Selain meminta dana Rp 20 triliun, Buwas pun mengusulkan, untuk bisa menaikkan Harga Pembelian Beras (HPB) sebesar Rp 10.700, yang mana selama tiga tahun tidak mengalami perubahan yakni Rp 9.853 per kilogram. Sehingga menurutnya, hal itu sedikit bisa mengurangi bebas dari Bulog.

    Pasalnya, kata Buwas, harga beras itu tak berubah selama tiga tahun terakhir. "Kita perlu naikkan harganya, karena menyesuaikan harga di pasar dan inflasi," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.