Tempo.Co, Jakarta - Sejumlah pejabat negara menggelar rapat untuk membahas proyek pemindahan ibu kota baru di kantor Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Jumat, 15 November 2019. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut pantauan Tempo, rapat digelar tertutup dan dimulai sejak pukul 09.15 WIB.
Rapat hari ini akan merembuk soal harmonisasi draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan Ibu Kota. Rapat ini juga mengumpulkan para panitia antar-kementerian untuk membahas kelanjutan proyek pembangunan ibu kota anyar.
Pemerintah sebelumnya telah merancang rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus lalu menyatakan proyek pemindahan ibu kota ini membutuhkan investasi senilai Rp 466 triliun.
Dalam diskusi bersama Forum A1 di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, kemarin, Jokowi kembali menebalkan niatnya memindahkan ibu kota. Menurut dia, proyek ini penting untuk pemerataan ekonomi.
"Di Jawa penduduknya 56 persen dari seluruh penduduk di Indonesia. Produk Domestik Bruto juga 58 persen ada di pulau Jawa dan paling gede ada di Jakarta. Karena itu, perlu pemerataan," ucapnya.
Selain memeratakan ekonomi, Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota penting untuk menggeser pola pikir masyarakat. Ia ingin membentuk budaya kerja baru di ibu kota anyar yang nantinya bakal dibangun dengan konsep kota cerdas atau smart city.
Masterplane pemindahan ibu kota baru rencananya akan dikelarkan pada akhir tahun ini. Sedangkan rencana konstruksi untuk fasilitas dasar bakal dimulai pada pertengahan 2020.
