TEMPO.CO, Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional VI Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) mendorong bertambahnya Usaha Mikro, Kecil, Menegah (UMKM) yang mendapatkan akses kredit perbankan. Musababnya banyak pelaku usaha yang masih takut jika berurusan dengan jasa keuangan.
Karena itu OJK berupaya mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap perbankan. “Masyarakat takut ke bank karena kantornya megah, dijaga satpam. Jadi untuk datang ke bank takut, diterima apa enggak,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VI Sulampua, Zulmi kepada Tempo pada Jumat malam 8 November 2019.
OJK berusaha mengedukasi masyarakat bersama stakeholder terkait seperti kepala daerah, bank atau lembaga keuangan, dan dinas-dinas. Dengan melibatkan banyak stakeholder, maka mudah mengedukasi masyarakat melalui pendekatan sosialisasi.
Misalnya dinas terkait mendata UMKM baik yang sudah berkembang maupun yang sedang tumbuh. Kemudian dari data itu, OJK mencatat dan memasukkan ke dalam sistem informasi kredit program (SIKP) termasuk jenis usaha, identitasnya dan tempat tinggal pelaku usaha.
Data itu dijadikan dasar perbankan untuk menghubungi masyarakat yang ingin mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR). “Kita yang fasilitasi mereka, kita arahkan ke KUR karena bunganya 7 persen per tahun,” ucap dia.
Dia juga berharap industri jasa keuangan sadar bahwa saat ini bukan waktunya lagi menunggu masyarakat mendatangi mereka. Sudah saatnya mereka menjemput bola. Karena itu lembaga keuangan diharapkan turun langsung ke lapangan mendatangi masyarakat.
“Dan yang datang itu tidak pakai dasi, tapi jeans dan sepatu kets. Kita sama-sama mengubah paradigma masyarakat kalau berhubungan dengan lembaga keuangan bukan hal tabu,” tuturnya.
Bagi daerah yang tidak terjangkau bank, OJK memiliki program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Laku Pandai adalah program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain atau agen bank dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Dengan agen-agen Laku Pandai tersebut, tidak perlu ada kantor lagi di daerah terpencil. Pasalnya agen-agen ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Kalau ingin nabung dan pinjam modal bisa lewat agen. Nanti agen yang meneruskan ke bank,” ujar Zulmi.
Saat ini, Zulmi mengatakan ada beberapa produk dari UMKM yang bagus. Karena itu OJK berinisiatif memanggil badan standarisasi produk dan kantor pos agar produk UMKM itu bisa diekspor. Apalagi sekarang untuk mengekspor tidak hanya melalui kontainer saja melainkan kantor pos juga bisa.
“Program pemerintah bagaimana produk UMKM bisa ekspor? Jadi kita fasilitasi lagi,” katanya.
Dengan cara-cara tersebut, dia berharap indeks literasi keuangan dan iklusi keuangan di Sulawesi Selatan meningkat. Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan Sulawesi Selatan saat ini mencapai 24 persen dan inklusi keuangan 68 persen. Per Agustus 2019 sebanyak Rp 15,6 juta jumlah rekening termasuk tabungan deposito dan kredit dari Rp 9 juta.
“Oleh sebab itu diharapkan tahun depan indeks literasi di Sulsel bisa di posisi 39 persen dan inklusi keuangan menembus 75 persen," kata dia.
Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, berharap perbankan bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan modal usaha. Dengan begitu juga bisa membantu percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan.
“Kita berharap perbankan mampu berperan lebih untuk mendorong ekonomi di pedesaan,” tutur Nurdin.
Dia mengungkapkan saat ini perkembangan industri jasa keuangan menunjukkan kinerja yang positif. Di mana aset perbankan tumbuh 6,38 persen atau Rp 152,76 triliun. Di antaranya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 6,04 persen atau Rp 99,55 trilliun, dan pertumbuhan kredit 6,52 persen atau Rp 125,37 triliun.
Menurutnya, penyaluran kredit perbankan telah menyasar pada UMKM sebesar 32,97 persen dari total kredit. Itu sejalan dengan kinerja penyaluran KUR yang realisasinya melampaui target pada tahun 2018, dari Rp5,4 triliun menjadi Rp 6,5 triliun.
“Realisasi KUR per September 2019 juga melebihi target, dari Rp6,63 triliun menjadi Rp 6,80 triliun,” kata dia.
Karena itu, lanjut Nurdin, pemerintah, dunia usaha, dan perbankan harus terus berkolaborasi untuk pembangunan di Sulsel. “Jadi pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan semua perizinan.”
DIDIT HARIYADI
