Bos Inalum Jadi Calon Wamen, Saham Holding BUMN Tambang Merah

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, jelang pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, jelang pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin masuk bursa calon kuat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Maju. Budi Gunadi tampak hadir di Istana Kepresidenan, memenuhi panggilan wawancara dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

    Bersamaan dengan dipanggilnya bos tambang tersebut, bagaimana laju saham tiga emiten Holding Tambang BUMN di bawah Inalum? Saat ini, ada tiga emiten yang tergabung dalam holding BUMN pertambangan. Mereka ialah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Timah Tbk. (TINS).

    Berdasarkan data Bloomberg, hari ini, Jumat 25 Oktober 2019, saham ANTM terkoreksi 0,5 persen ke level Rp 970, PTBA turun 0,83 persen ke level Rp2.390, dan TINS tertekan 0,53 persen ke level Rp935 pada awal perdagangan. Tiga saham itu berbalik ke memerah setelah cenderung menguat dalam dua hari perdagangan sebelumnya, sebelum bos Inalum dipanggil Jokowi.

    Penguatan harga saham tiga BUMN pertambangan itu sejalan dengan pelantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Indonesia Maju.

    Kepala Riset Narada Asset Manajemen Kiswoyo Adi Joe menilai menghangatnya saham-saham BUMN tambang merupakan respons pasar terhadap pembentukan kabinet baru. Menurutnya, dengan dipilihnya menteri baru, pelaku pasar memiliki harapan baru terkait dengan percepatan undang-undang minerba yang sebelumnya masih tarik-ulur.

    “Soal tambang belum ada kepastian hukumnya, jadi dengan menteri baru dan DPR baru harapannya UU minerba bisa dipercepat penyelesaiannya,” ujarnya kepada Bisnis.

    Senada, Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma mengatakan, dengan telah terbentuknya kabinet baru diharapkan dapat mempercepat pembahasan terkait dengan kepastian hukum izin tambang.

    Menurutnya, jika izin usaha pertambangan khusus (IUPK) terus tertunda, dapat mempengaruhi kinerja keuangan perseroan. Pasalnya, izin tersebut mempengaruhi perusahaan untuk mendapatkan suntikan dana melalui perbankan.

    Namun, untuk emiten BUMN yang bergerak pada sektor logam diproyeksikan bergairah seiring dengan harga komoditas di pasar global yang trennya terus menguat. “Khususnya nikel, karena demand-nya lagi sangat bagus,” kata Suria.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.