Iklan
Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mohamad Hasan Bashory mengatakan beleid turunan itu nantinya akan memuat kebijakan operasional drone sesuai dengan jenisnya. Beleid tersebut juga dirancang untuk mengatur ketinggian terbang pesawat drone hingga kapasitas angkut drone.
“Kalau soal sanksi, kami tidak mengatur lagi karena sudah ada di PM sebelumnya yang merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan,” ujar Hasan.
Direktur Kargo dan Pengembangan Bisnis PT Garuda Indonesia Mohamad Iqbal mengatakan, entitasnya membutuhkan aturan mendetail soal pemanfaatan drone kargo. Sebab, mulai 2020, perusahaan pelat merah itu sudah akan mulai mengujicobakan frighter atau pesawat nirawak pengangkut logistik.
“Kami mulai akan kembangkan unmanned aerical vehicle atau UAV pada 2020. Uji coba dilakukan di Aceh,” ujar Iqbal di tempat yang sama. Sedangkan operasional pesawat drone secara keseluruhan akan dimulai pada 2021.
Armada drone ini digadang-gadang bakal membawa berupa barang kebutuhan pokok hingga produk-produk e-commerce dan produk ekspor dari wilayah-wilayah terluar di Indonesia. "Arahnya Garuda Indonesia ingin membangun sistem logistik mengantar barang dari Sabang sampai Merauke," tutur Iqbal.
Iklan
