TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kinerja menteri-menteri pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Kerja jilid I. Faisal menyoroti performa beberapa menteri di sektor ekonomi, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Awalnya, Faisal mengkritik kebijakan Luhut yang kerap tumpang-tindih dengan kementerian-kementerian yang tidak linear dengan sektornya. Contohnya kebijakan terkait mobil listrik yang turut ditangani Luhut. Padahal, menurut Faisal, mestinya program itu menjadi domain Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“(Kementerian) Maritimya ngurusin laut saja. Jangan ngurusin mobil listrik. Dia ini menteri apa pengusaha,” ujar Faisal di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Selanjutnya, Faisal menyoroti kinerja Menteri Perindustrian Airlangga dan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang tak optimal mendorong pertumbuhan pajak. Menurut dia, selama ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan Airlangga dan Jonan justru mengurangi potensi penerimaan pajak. Namun, ia tak menjelaskan detail regulasi apa saja yang melonggarkan penerimaan itu.
Dari sisi pendapatan pajak, Faisal turut menyoroti kinerja Amran yang tak optimal. Ia juga menyentil program swasembada pangan Amran yang tidak fokus. “Maunya kedaulatan pangan, swasembada pangan, atau ketahanan pangan? enggak bisa dicapai semua itu,” ujarnya.
Faisal lantas menyinggung kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, Rini tak memiliki konsep holding BUMN yang jelas. “Industri keuangan itu enggak ada ceritanya holding. Dia marger akuisisi, jadi dari konsep saja ngaco, pelaksanakanya jadi ngaco, jadi rusak semua BUMN kita,” tuturnya.
Maraknya korupsi yang terjadi di tubuh BUMN juga menjadi sorotan. Ia menilai kepemimpinan Rini tak terlampau membanggakan lantaran marak ditemukan kasus rasuah.
Adapun untuk Kabinet Jokowi Jilid II mendatang, Faisal meminta Jokowi lebih berhati-hati memilih menteri. Dia menyarankan presiden tak menempatkan orang-orang berlatar partai politik duduk di kursi menteri ekonomi strategis. “Menteri dari partai kerjanya cari rente terus. Akibatnya terjadi penurunan pajak, sharing manufaktur, yang menjadi sumber nomor satu (pendapatan),” ujar Faisal.
