Luhut: Reklamasi Teluk Benoa Masih Tetap Diatur dalam Perpres

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis

    Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis "Invest Indonesia" di Seoul, Korea Selatan, yang digelar KBRI Seoul pada Jumat, 20 September 2019. [KBRI Seoul]

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP tentang wilayah konservasi maritim di kawasan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Luhut mengatakan keputusan yang dirilis Menteri KKP Susi Pudjiastuti tersebut tidak bisa serta-merta membatalkan proyek reklamasi.

    "Reklamasi itu diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014)," ujar Luhut di kantornya, Jumat, 11 Oktober 2019.

    Artinya, menurut mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu, reklamasi masih bisa berjalan lantaran Perpres terkait reklamasi belum dibatalkan.  Perpres tersebut diterbitkan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Adapun untuk menghentikan reklamasi, Jokowi mesti membatalkan Perpres 51 Tahun 2014. Sementara itu, terkait persoalan ini, Luhut mengatakan Presiden tidak pernah mau mencabut beleid tersebut.

    "Belum ada pikiran begitu (dibatalkan). Pak Presiden enggak pernah mau membatalkan (Perpres) pendahulunya. Jadi jangan orang menyudutkan Presiden (Jokowi) untuk mengubah kebijakan pendahulunya karena enggak elok itu," tuturnya.

    Susi sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa pada 4 Oktober 2019. Kepmen ini dikeluarkan untuk merespons surat Gubernur Bali I Wayan Koster menyebut meminta pemerintah pusat menetapkan kawasan maritim di Teluk Benoa.

    Koordinator ForBALI I Wayan Suardana mengatakan terbitnya keputusan menteri ini masih terganjal Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Ia mengatakan, supaya efektif, pemerintah perlu menerbitkan instrumen hukum lain yang dapat membatalkan Perpres Nomor 51 tersebut.

    “Ini masih belum final. Dibutuhkan instrumen hukum khusus seperti Perpres yang menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim,” kata Wayan Suardana, Kamis, 10 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.