Bekraf jadi Kementerian? Ini Tanggapan Triawan Munaf

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Bekraf Triawan Munaf (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) membuka Pameran Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juli 2019. Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital tersebut menampilkan UMKM unggulan binaan Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Bekraf Triawan Munaf (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) membuka Pameran Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juli 2019. Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital tersebut menampilkan UMKM unggulan binaan Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf Triawan Munaf memberi tanggapan soal rencana kabinet periode kedua Joko Widodo yang kabarnya akan memiliki kementerian baru, yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif.

    "Apakah itu Kementerian atau Badan ada plus minusnya. Kalau menjadi kementerian, plusnya adalah bisa membuat regulasi," ujar Triawan ditemui usai gelaran Akatara di Jakarta, Sabtu, 21 September 2019.

    Sebagai sebuah Badan, Triawan mengatakan, Bekraf hanya berfungsi sebagai fasilitator. Sementara, regulasi dan deregulasi, menurut dia, dibutuhkan di sektor ekonomi kreatif. "Tapi juga tantangannya biasanya kalau sudah kementerian itu, dianggap suatu badan yang sendirian, sehingga koordinasi agak susah," kata Triawan.

    Oleh karena itu, jika nantinya menjadi kementerian, menurut Triawan, perlu ada pendekatan khusus dengan kementerian dan lembaga lain untuk tetap dapat berkoordinasi dengan baik.

    "Perlu pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan-pendekatan personal di teman-teman kementerian, teman-teman lembaga, untuk selalu bisa bekerja sama karena kolaborasi adalah kunci dari segalanya," ujar dia.

    Dalam hampir lima tahun masa kepemimpinannya, Triawan mengatakan masih banyak "Pekerjaan Rumah" yang harus diselesaikan oleh Bekraf. "Ada 500 kabupaten kota yang perlu diperbaiki semuanya tentang ekonomi kreatif, pemahaman mereka kegairahan mereka, kepedulian pimpinan mereka terhadap ekonomi kreatif. Jadi masih panjang, baru sepersepuluhnya," kata Triawan.

    Meski begitu, Triawan melihat, saat ini banyak orang, terutama orang tua, yang telah mengetahui bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah bidang yang jika didalami akan bisa menjadi sumber kehidupan anak-anak mereka.

    Bekraf tahun ini telah meluncurkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Reindekraf). Selain itu, Undang-Undang Ekonomi Kreatif juga akan disahkan dalam waktu dekat.
    "Aturan-aturan yang baru saja kita luncurkan tahun ini, ada Reindekraf, itu penting sekali untuk para stakeholder, dan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang baru mau diketuk bulan ini, itu penting sebagai payung hukum," ujar Triawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.