Ibu Kota Baru, Sri Mulyani Minta Aset Negara Dikelola Optimal

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pengelolaan aset berupa barang milik negara (BMN) dapat dioptimalkan. Apalagi, dalam beberapa tahun ke depan pemerintah Indonesia tengah merencanakan pemindahan ibu kota.

    "Dengan adanya pemindahan ibu kota, itu pengelolaan BMN jadi sangat relevan, karena bagaimanapun harus tetap bisa menjaga barang dan bisa ditatausahakan secara akuntabel," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 12 September 2019.

    Sri Mulyani menjelaskan penatausahaan BMN merupakan salah unsur penting dalam laporam pengelolaan keuangan negara. Apalagi, semakin lama total aset BMN semakin bertambah nilainya. Misalnya, pada 2018 nilai aset BMN pada 2018 setelah diperiksa menembus angka Rp 4.093,7 triliun.

    Angka tersebut tercatat meningkat sebanyak 14 kali lipat dibandingkan dengan saat pertama kali dilakukan penatausahaan pada 2004. Saat itu, total aset BMN baru mencapai nilai Rp 298,3 triliun. "Makanya waktu itu kelihatan aset BMN kita kelihatan sangat kecil terus kami kemudian perbaiki tata kelola BMN," kata Sri Mulyani.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, salah satu optimalisasi dilakukan dengan cara menyempurnakan regulasi pengelolaan BMN. Dia mencontohkan, optimalisasi aset bisa dilakukan dengan menggunakan konsep co-working space dengan memanfaatkan BMN.

    Apalagi, kata Sri Mulyani, saat ini konsep co-working tengah digemari anak muda sebagai lokasi bekerja yang nyaman. Dengan ruang kerja yang terbuka seperti pada co-working space maka pengelolaan BMN bisa dioptimalisasi.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.