Soal FDI, Kepala BKPM: Saya Akan Angkat Suara Mengenai Hal Konyol

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong saat ditemui awak media usai menggelar kegiatan halal bihalal di kantorny, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong saat ditemui awak media usai menggelar kegiatan halal bihalal di kantorny, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin dirinya bersikap tegas dalam mengurusi persoalan investasi. Ia diminta Jokowi memarahi menteri-menteri yang mempersulit masuknya foreign direct investment (FDI).

    "Pak Presiden, saya akan ngeyel. Saya boleh marah. Saya sudah dikasih izin Pak Presiden untuk marah-marah," kata Thomas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. 

    Thomas mengatakan, dalam rapat terbatas, Jokowi menyampaikan bahwa Kepala BKPM seharusnya memarahi menteri-menteri yang membuat syarat berlebihan dan memberatkan bagi investor asing.

    "Jadi saya kira dalam beberapa minggu ini saya angkat suara mengenai hal-hal yang sebetulnya sangat konyol. Aturan-aturan, syarat-syarat yang sangat memberatkan kita semua," katanya.

    Thomas mengaku telah mengadu kepada Jokowi, kementerian-kementerian mana yang paling parah dan banyak diadukan pengusaha. Ia menyebut salah satu contohnya adalah Kementerian Perdagangan, lembaga yang pernah dijabatnya.

    Salah satu keluhan dunia usaha terhadap Kementerian Perdagangan adalah adanya inspeksi oleh surveyor atau pre-shipment inspection. "Terus inspeksi-inspeksi oleh PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, itu terus terang tidak memberikan nilai tambah tapi hanya merepotkan," ujar dia.

    Menurut Thomas, kementerian-kementerian kini harus melakukan efisiensi terhadap syarat, izin, dan kewajiban bagi para investor sebagai prioritas. Langkah tersebut merupakan momen yang bagus menjelang akhir periode pertama. Dengan begitu, periode kedua pemerintahan Jokowi bisa dimulai dengan momentum kuat reformasi perizinan dan kebijakan ekonomi.

    "Yang kemudian bisa membuka pintu investasi baik domestik maupun internasional, dan harus modal devisa masuk, dan lapangan kerja bisa dihasilkan. Inilah momentum positif yang kita harapkan di saat kita meluncurkan periode kedua," kata mantan Menteri Perdagangan itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.