Emil Salim Kritik Pemindahan Ibu Kota, Tanggapan Bappenas?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kritik yang dilontarkan Emil Salim terkait pemindahan ibu kota ditanggapi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

    Bambang menjamin pemindahan ibu kota tidak akan mengabaikan program pembangunan Jakarta. Bahkan, pemerintah mendukung proposal regenerasi urban yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 571 triliun. 

    "Cakupan dari proposal itu meliputi transportasi, perumahan, banjir, air limbah, hingga penataan kota," ujar Bambang ketika ditemui di kantor Bappenas, Selasa petang, 27 Agustus 2019. 

    Sebelumnya, ekonom senior Universitas Indonesia Emil Salim mengkritik pemerintah pusat yang berkukuh memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia menyatakan seharusnya pemerintah tak lari dari masalah. 

    “Kalau Jakarta rusak, ya perbaiki, tapi ini menjadi alasan pindah,” kata Emil Salim dalam diskusi publik bersama Institute for Development of Economic and Finance atau Indef di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. 

    Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis utama di Indonesia. Tak hanya itu, Jakarta ditargetkan bakal menjadi kota bisnis yang kompetitif di wilayah Asia Tenggara.

    Lebih jauh, Bambang memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan mempersulit pihak PNS maupun pegawai swasta tidak karena semula disebut-sebut harus bolak-balik antara Jakarta - Kalimantan Timur. "Dari sekarang pun pemerintah sudah melakukan yang namanya e-government untuk pelayanan berbasis elektronik," ujarnya.

    Tak hanya itu, Bambang menyebutkan saat ini sudah ada online single submission untuk proses pengajuan rencana investasi. "Yang tidak perlu dilakukan dengan tatap muka maupun dengan pergi pulang antara satu kota dengan kota lain."

    Meskipun rencana pemindahan ibu kota menimbulkan beragam pro dan kontra, termasuk kritikan dari Emil Salim itu, Bambang menyatakan, pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut. Ia mengaku tetap menyambut baik kritikan-kritikan mengenai rencana tersebut.

    Menurut Bambang, pandangan setiap pihak terkait pemindahan ibu kota bisa jadi berbeda-beda. "Bagi kami pandangan yang berbeda itu juga bisa menjadi masukan, karena barangkali ada yang memang perlu disempurnakan dari analisa kita, sehingga kita harapkan pusat pemerintahan baru ini akan menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia," katanya.

    RISANDA ADHI PRATAMA | RR ARIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.