Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim Minta Ada Jajak Pendapat Publik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prof. Emil Salim, Dosen Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, sangat mendukung Astra dalam mencari anak-anak muda dengan semangat yang menyala-nyala. (foto: Andi Prasetyo)

    Prof. Emil Salim, Dosen Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, sangat mendukung Astra dalam mencari anak-anak muda dengan semangat yang menyala-nyala. (foto: Andi Prasetyo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  Emil Salim meminta rencana pemindahan ibu kota oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Kalimantan harus didahului dengan jajak pendapat publik.

    "Itu kan Pak Jokowi minta hanya minta pertimbangan DPR. Kalau boleh saya usul, buka public hearing dengar pendapat-pendapat yang lain. Jadi disamping ada pendapat A apakah ada pendapat lain," ujar Emil saat ditemui di Jakarta Design Center, Jakarta Barat, Senin,19 Agustus 2019.

    Jajak pendapat publik, menurut Emil, belum pernah dilakukan hingga kini. Ia mengatakan selayaknya jajak pendapat yang dilakukan pemerintah turut mengundang para pakar tata kelola kota, hukum, politik, ekonomi, maka akan terakomodasi apa yang sebenarnya dibutuhkan.

    Lebih jauh Emil berpendapat, bonus demografi merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dalam sejarah memajukan bangsa. Oleh karena itu, ketimbang memindahkan ibu kota negara, yang lebih penting adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. "Uang dalam pembangunan ibu kota bisa dialihkan ke pengembangan SDM," ucapnya.

    Jika pemerintah mau mengembangkan SDM dari sekarang, Emil berpendapat akan sangat berdampak bagi kemajuan perkembangan ekonomi. "Itu dampaknya dahsyat, kita bisa melawan, atau mengikuti Cina."

    Hal senada disampaikan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini. Ia meminta pemerintah Jokowi mengajak publik berdiskusi terkait pemindahan ibu kota negara.

    Terlebiht, kebijakan sepenting ini harus menjalani proses panjang. "Publik harus bisa di ajak untuk bicara, perguruan tinggi, dan lain-lain. Tidak bisa hanya bicara minta izin MPR saya mau memindahkan ibu kota, sreng jalan. Enggak bisa. Ini kebijakan publik, proses panjang," kata Didik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.