Kritik Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Tidak Bertanggung Jawab

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim menolak keras rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Emil menilai berbagai alasan kepindahan yang selama ini dikemukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak dapat diterima. 

    “Kalau Jakarta rusak, ya perbaiki, tapi ini menjadi alasan pindah,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini dalam diskusi publik bersama Institute for Development of Economic and Finance atau Indef di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Emil mengaku memperoleh paper mengenai pemindahan ibu kota dari Bappenas. Dalam paper tersebut, kata dia, Bappenas menyebutkan sejumlah alasan pemindahan ibu kota. Di antaranya yaitu karena Jawa menghadapi krisis ketersediaan air bersih, ancaman gempa, rawan banjir, dan kondisi tanah yang turun. Kondisi ini, kata dia, justru menjadi tantangan bagi Jokowi menyelesaikan masalah tersebut.. 

    Dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara pada 16 Mei 2019, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro telah membeberkan sejumlah alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan ke luar Jawa. Pertama yaitu konsentrasi penduduk yang sudah terlalu tinggi di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 57 persen dari penduduk Indonesia. 

    Kedua, kegiatan perekonomian selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan share Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PBRD mencapai 58,49 persen. Sementara, share PDRB khusus Jabodetabek mencapai 20,85 persen dari PDB nasional. Lalu, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan luar Jawa yang sebesar 4,7 persen.

    Lalu, alasan-alasan lainnya yaitu krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama Jakarta dan Jawa Timur; konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa yang mulai cenderung menurun; ancaman gempa bumi di Jawa yang merupakan jalur rings of fire;  lalu meningkatnya beban Jakarta karena penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi.

    Bagi Emil, anggaran untuk pemindahan ibu kota ini sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai perbaikan yang diperlukan di Jakarta atau pulau Jawa. Analoginya, kata Emil, jika seseorang membeli permen seharga Rp 10, maka Ia tidak bisa membeli rokok dengan harga yang sama. Jika pemerintah mengatakan ada anggaran Rp 466 triliun uang untuk pindah ke Kalimantan, berarti ada uang yang sama, yang tidak tersedia untuk memecahkan masalah di Jakarta.

    Ketika Ibu Kota dipindahkan, Emil Salim mempertanyakan kelanjutan penanganan dari masalah yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa tersebut. “Jadi saya merasa ini tidak bertanggung jawab, kalau tahu ada angin taufan pecahkan masalahnya, bukan lari dari persoalan,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.