Kritik Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Tidak Bertanggung Jawab

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim menolak keras rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Emil menilai berbagai alasan kepindahan yang selama ini dikemukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak dapat diterima. 

“Kalau Jakarta rusak, ya perbaiki, tapi ini menjadi alasan pindah,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini dalam diskusi publik bersama Institute for Development of Economic and Finance atau Indef di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.

Emil mengaku memperoleh paper mengenai pemindahan ibu kota dari Bappenas. Dalam paper tersebut, kata dia, Bappenas menyebutkan sejumlah alasan pemindahan ibu kota. Di antaranya yaitu karena Jawa menghadapi krisis ketersediaan air bersih, ancaman gempa, rawan banjir, dan kondisi tanah yang turun. Kondisi ini, kata dia, justru menjadi tantangan bagi Jokowi menyelesaikan masalah tersebut.. 

Dalam Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara pada 16 Mei 2019, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro telah membeberkan sejumlah alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan ke luar Jawa. Pertama yaitu konsentrasi penduduk yang sudah terlalu tinggi di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 57 persen dari penduduk Indonesia. 

Kedua, kegiatan perekonomian selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan share Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PBRD mencapai 58,49 persen. Sementara, share PDRB khusus Jabodetabek mencapai 20,85 persen dari PDB nasional. Lalu, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan luar Jawa yang sebesar 4,7 persen.

Lalu, alasan-alasan lainnya yaitu krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama Jakarta dan Jawa Timur; konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa yang mulai cenderung menurun; ancaman gempa bumi di Jawa yang merupakan jalur rings of fire;  lalu meningkatnya beban Jakarta karena penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi.

Bagi Emil, anggaran untuk pemindahan ibu kota ini sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai perbaikan yang diperlukan di Jakarta atau pulau Jawa. Analoginya, kata Emil, jika seseorang membeli permen seharga Rp 10, maka Ia tidak bisa membeli rokok dengan harga yang sama. Jika pemerintah mengatakan ada anggaran Rp 466 triliun uang untuk pindah ke Kalimantan, berarti ada uang yang sama, yang tidak tersedia untuk memecahkan masalah di Jakarta.

Ketika Ibu Kota dipindahkan, Emil Salim mempertanyakan kelanjutan penanganan dari masalah yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa tersebut. “Jadi saya merasa ini tidak bertanggung jawab, kalau tahu ada angin taufan pecahkan masalahnya, bukan lari dari persoalan,” kata dia.






Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

2 hari lalu

Heru Budi Bentuk Tim Kecil Bahas Tata Ruang Jakarta usai Ibu Kota Negara Pindah

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono membahas nasib Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan Kepala Bappenas


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

2 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan


Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

4 hari lalu

Daftar Klaster Instansi Pemerintahan yang Pindah ke IKN Awal 2024

Klaster instansi pemerintahan dipastikan akan mulai pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama tahun 2024.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

27 September 2022

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

17 September 2022

Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

Pimpinan Otorita IKN tengah menggodok susunan organisasi ibu kota pengganti DKI Jakarta itu. Dua deputi yang dipilih diutamakan berasal dari Kaltim.


Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

27 Agustus 2022

Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

Wakil KEtua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN.


Kecam Anggaran Renovasi Ruang Dewan Pengarah BRIN, PKS: Duit Buat Riset, Bukan Bangun Ruang Tidur

18 Juli 2022

Kecam Anggaran Renovasi Ruang Dewan Pengarah BRIN, PKS: Duit Buat Riset, Bukan Bangun Ruang Tidur

PKS menilai renovasi ruang kerja dewan pengarah BRIN bukan hal yang mendesak


Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

20 Juni 2022

Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

Parlemen Jerman mengesahkan pemindahan Ibu Kota ke Berlin. Peristiwa ini sering dikenal dengan sebutan hauptstadtbeschluss atau keputusan ibu kota.


DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

6 Juni 2022

DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

DPRD DKI Jakarta mengesahkan tiga pansus yang salah satunya terkait nasib Jakarta setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)


Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

22 Mei 2022

Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

Luhut berharap pemindahan kantor-kantor utama pemerintah pusat ke Ibu Kota Negara (IKN) akan selesai pada kuartal II 2024.