PT Pelindo III Diminta Segera Hentikan Reklamasi di Teluk Benoa

Reporter

Editor

Rahma Tri

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam For Bali melakukan aksi damai di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 5 Juni 2016. Mereka meminta kepada pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO,  Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelindo III segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa, Denpasar. Reklamasi oleh Pelindo III itu dinilai telah menghancurkan ekosistem bakau seluas 17 hektare dan memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

"Dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya sekitar 17 hektare berlokasi di timur laut lokasi Dumping II. Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis, yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan (revetment) dan tidak dipasangnya silt screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan pada dokumen Amdal," kata Koster saat memberikan keterangan pada awak media, di Denpasar, Bali, Ahad 25 Agustus 2019.

Koster telah menyampaikan permintaan penghentian reklamasi tersebut dalam surat resminya tertanggal 22 Agustus 2019 kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang. Pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh tim monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sejak Februari 2019, tim monitoring sudah melakukan empat kali kunjungan lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran serta kerusakan lingkungan.

"Selain itu, kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa," ucap Koster.

Berdasarkan dokumen, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo III di lahan seluas 85 hektare itu terdiri atas lokasi Dumping I seluas 38 hektare dan lokasi Dumping II seluas 47 hektare. Proses administrasi reklamasi mulai dilakukan tahun 2012, pengembangan mulai tahun 2017, dan pada saat ini sedang berjalan dengan capaian 88,81 persen.






Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

7 menit lalu

Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

Erick Thohir tengah berencana mengeluarkan aturan blacklist atau daftar hitam terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terlibat kasus hukum.


Erick Thohir Targetkan Ekosistem Transportasi di Jakarta Rampung Tahun Depan

7 jam lalu

Erick Thohir Targetkan Ekosistem Transportasi di Jakarta Rampung Tahun Depan

Kementerian BUMN ingin transportasi di Jakarta seperti MRT, LRT, hingga Transjakarta terkonsolidasi sehingga memudahkan masyarakat


Garuda Indonesia Ungkap Pencairan PMN Rp 7,5 T Masih Terganjal Syarat Administrasi

20 jam lalu

Garuda Indonesia Ungkap Pencairan PMN Rp 7,5 T Masih Terganjal Syarat Administrasi

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan progres pencairan Penyertaan Modal Nasional (PMN) Rp 7,5 triliun.


DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

21 jam lalu

DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

Komisi VI menilai peran BUMN dalam pembangunan IKN sangat banyak di berbagai sektor.


DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

22 jam lalu

DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

Komisi VI menilai peran BUMN dalam pembangunan IKN sangat banyak di berbagai sektor.


Bupati Kepulauan Seribu Minta ke Heru Budi Pulau Reklamasi PIK 2 Dimasukkan ke Wilayahnya

1 hari lalu

Bupati Kepulauan Seribu Minta ke Heru Budi Pulau Reklamasi PIK 2 Dimasukkan ke Wilayahnya

Bupati Kepulauan Seribu minta pulau reklamasi PIK 2 dimasukkan ke wilayahnya agar mendorong pemerataan ekonomi dan politik.


Gencarkan Penggunaan Kendaraan Listrik, Menteri ESDM Fokuskan Pembenahan Sektor Hulu

1 hari lalu

Gencarkan Penggunaan Kendaraan Listrik, Menteri ESDM Fokuskan Pembenahan Sektor Hulu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan sosialisasi penggunaan kendaraan listrik.


Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

3 hari lalu

Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

Kemenperin beberkan sejumlah upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ancaman resesi global.


890 Posisi Ditawarkan dalam Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Cek Syarat dan Tahapannya

3 hari lalu

890 Posisi Ditawarkan dalam Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Cek Syarat dan Tahapannya

Rekrutmen Bersama BUMN gelombang kedua ini diibuka per 1 Desember 2022 dengan menyediakan 890 posisi sesuai dengan kebutuhan tiap BUMN.


Harga Telur Tembus Rp 30 Ribu per Kilogram Jelang Nataru, Bapanas Akan Gelar Bazar Murah

4 hari lalu

Harga Telur Tembus Rp 30 Ribu per Kilogram Jelang Nataru, Bapanas Akan Gelar Bazar Murah

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyiapkan sejumlah solusi alternatif untuk meredam tingginya harga telur jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru)