Ini Desain Transportasi Ibu Kota Baru versi Menhub dan Bappenas

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

    Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merencanakan pengadaan sejumlah fasilitas publik di ibu kota baru, tak terkecuali transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi di bakal ibu kota baru di Kalimantan itu akan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi. 
     
    “Jadi memang kita konsisten pembangunan transportasi (berbasis) kendaraan massal akan dibuat lebih banyak,” ujar Budi Karya saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019. 
     
    Menurut Budi Karya, pemerintah akan membangun transportasi massal dengan skala besar untuk menekan beroperasinya jumlah kendaraan pribadi. Kebijakan itu sekaligus untuk meminimalisasi emisi gas buang. Kalau pun ada kendaraan pribadi, ia memastikan mesti kendaraan listrik yang beroperasi. 
     
    Budi Karya mengatakan, dalam desain perancangan pembangunan ibu kota, pemerintah akan membangun moda raya terpadu atau MRT dan light rail transit atau LRT. Sarana transportasi MRT dan LRT itu bakal dibangun bila jumlah penduduk di ibu kota anyar mencapai 3 juta. 
     
    Ia juga memungkinkan pengembangan transportasi jarak pendek seperti airport gateway transit (AGT) di kawasan pusat pemerintahan. “Jadi kalau rapat ke kantor presiden enggan perlu naik kendaraan sendiri. Kita ada seperti AGT, seperti yang ada di bandara. Tahap awal itu kita adakan,” ujarnya. 
     
    Berbeda dengan Budi Karya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro justru memungkinkan pembangunan trem sebagai transportasi massal di ibu kota baru. Dalam pemaparan di Universitas Indonesia pada Kamis, 22 Agustus 2019 kemarin, ia menyampaikan transportasi massal mesti terintegrasi satu sama lain.
     
    “Kita juga akan mengembangkan transportasi sepeda dan pedestrian,” ujarnya. Selain itu, Bambang mengatakan pemerintah bakal mempromosikan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan di ibu kota baru
      
    FRANCISCA CHRISTY ROSANA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.