TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengusulkan Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan swasta nasional memiliki investasi, misalnya sektor pangan, di luar negeri. Menurut dia, langkah itu bisa menguntungkan bagi Tanah Air.
"Bisa BUMN atau private sector siapa aja. Kalau dia perusahaan Indonesia, dia bayar pajak ke sini. Kalau BUMN, dia bayarnya ke kita," ujar Chatib di di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.
Menurut Chatib, investasi tak melulu harus di Indonesia, bisa juga di luar negeri. Ia pun mengambil contoh Cina yang memiliki investasi perusahaan batu bara di Indonesia.
"Jadi untuk food security misalnya kita bisa investasi di Kamboja yang masih murah," tutur Chatib. Dengan langkah tersebut, kalau pun Indonesia perlu mengimpor bahan pangan, impor itu dilakukan dari perusahaan milik Indonesia.
Selain itu, kata Chatib, kalau impor dilakukan dari perusahaan nasional, dividennya pun milik Indonesia. "Misal orang ribut sapi enggak boleh impor, ya beli saja perusahaannya, nanti kalau ditanya impornya dari mana, ya dari Indonesia."
Pemerintah sebelumnya telah membuka keran impor daging sapi sebanyak 50 ribu ton daging. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan dari porsi impor sebesar itu akan dibagi oleh tiga lembaga logistik, yakni Perum Badan Usaha Logistik (Bulog), PT Berdikari, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
"Yang pasti di dalam rakor menko sudah ditetapkan impor kuotanya 50 ribu ton. dari Brasil. Sebanyak 30 ribu ton kepada Bulog, 10 ribu ton PPI, 10 rb ton Berdikari yg tetapkan rakor," ujar Enggartiasto saat seusai pembukaan Indonesia Great Sale, di Mal Tangcity, 14 Agustus 2019.
Enggartiasto mengungkapkan, daging sapi yang akan diimpor dalam bentuk beku, karena memang membutuhkan perjalanan yang panjang untuk bisa sampai ke Indonesia. "Tiga bulan perjalanannya, coba aja kalau tidak percaya naik kapal," ujarnya.
Untuk izin impor daging, Enggar menuturkan akan diberlakukan hingga satu tahun ke depan. Ia juga telah memberikan tugas kepada Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Rini Soemarno untuk memerintahkan BUMN yang sudah ditunjuk melakukan impor daging sapi. "Itu ditetapkan dalam rakor," ucapnya.
EKO WAHYUDI
