Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Sri Mulyani: Sumber Domestik Dipacu

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota  Prius Plug-In Hybrid  Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis otomotif Menkeu menjelaskan bahwa dalam minggu ini akan ditandatangani Perpres Mobil Listrik, untuk percepataan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi serta Peraturan Pemerintah menyangkut bahan dari pajak yang bersangkutan dengan klasifikasi emisi dari otomotifnya. ANTARA

    Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota Prius Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis otomotif Menkeu menjelaskan bahwa dalam minggu ini akan ditandatangani Perpres Mobil Listrik, untuk percepataan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi serta Peraturan Pemerintah menyangkut bahan dari pajak yang bersangkutan dengan klasifikasi emisi dari otomotifnya. ANTARA

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,3 persen akan sangat bergantung kepada sumber pertumbuhan domestik. Musababnya, pertumbuhan ekonomi global masih melemah sehingga mau tak mau Indonesia harus memacu sumber pertumbuhan domestik.

    "Pertanyaannya, apakah sumber pertumbuhan domestiknya bisa mengoffset itu?" ujar Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Melemahnya pertumbuhan ekonomi global, ujar Sri Mulyani, memang sudah tampak dalam beberapa waktu ke belakang. Dengan kondisi tersebut, ditambah pertumbuhan ekspor Indonesia yang masih negatif pada semester I 2019, ia menyebut pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk meningkat dan berakselerasi.

    "Makanya saya tekankan para menteri terkait di mana pertarungan untuk bisa meningkatkan dan mengakselerasi sumber pertumbuhan domestik itu ada di pundak para menteri ini," kata Sri Mulyani. "Kami bisa mendorong, tapi kebijakan dan eksekusi APBN akan sangat menentukan."

    Berdasarkan RAPBN 2020, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen atau 0,1 persen lebih tinggi dari outlook pertumbuhan 2019 yang dipasang 5,2 persen. Adapun angka inflasi diasumsikan tidak berubah dari dua tahun ke belakang, yaitu 3,1 persen.

     

    Pernyataan Sri Mulyani itu sejalan dengan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo fokus menggarap pasar domestik. Langkah itu dinilai efektif dalam menghadapi tantangan gejolak ekonomi global belakangan ini.

    Menurut Piter, Peningkatan permintaan domestik dapat dilakukan, misalnya, melalui kebijakan fiskal yang lebih ekspansif baik dari sisi belanja pemerintah maupun dari sisi kebijakan pajak yang lebih longgar. "Pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan otoritas moneter agar kebijakan fiskal yang ekspansif juga diimbangi kebijakan moneter yang ekspansif," kata Piter dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Gejolak perekonomian global, ujar Piter, diperkirakan akan mempersulit pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Pelambatan ekonomi global memang menyebabkan harga sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia tertahan di level rendah.

    Di saat yang sama, kata Piter, tensi perang dagang yang menghangat antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina, juga berpotensi membuat Indonesia menjadi sasaran empuk barang impor. Kalau itu terjadi, ia melihat defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan yang berujung kepada melemahnya nilai tukar masih akan menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.