TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau PHE ONWJ membutuhkan waktu minimal 6 bulan untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari tumpahan minyak di anjungan YYA-1 Karawang. Tahap pemulihan dilakukan hingga 2020.
"Tahap recovery ini adalah tahap jangka panjang atau long term. Kami memerlukan kerja sama yang luar biasa dari beberapa pihak," ujar Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019.
Pada tahap pertama, saat ini PHE ONWJ tengah berfokus untuk menanggulangi tumpahan minyak dan mengisolasinya agar tak meluas ke lepas pantai. Antisipasi dilakukan dengan cara mengebor relief well (sumur YYA-1 RW) agar secepatnya bisa menghentikan gelembung gas dan minyak tumpah di sekitar sumur YYA-1.
Saat ini, pengeboran telah mencapai kedalaman 5.512 kaki dengan target 9.000 kaki. Pengeboran dilakukan di titik interset agar dapat mengisolasi keluarnya oil spill atau tumpahan minyak secara permanen.
Tim juga melakukan pembersihan lokasi terdampak tumpahan limbah B3 sesuai dengan ketentuan. Kemudian, menutur Dharmawan, pihaknya melakukan perlindungan pada area sensitif seperti sungai, hutan bakau, muara sungai, dan lainnya. Tahap ini dilakukan hingga September 2019.
Selanjutnya, pada Oktober hingga Maret 2020, dilakukan tahap pemulihan. Tahap ini meliputi perawatan area terdampak serta membersihkan ulang limbah di area terimbas tumpahan. Tim selanjutnya akan merampungkan penghitungan kerugian lingkungan imbas insiden tersebut.
Tahap pasca-pemulihan akan mulai dilakukan pada Maret 2020. Pada tahap ini, PHE ONWJ akan menjalankan program CSR jangka panjang berbasis lingkungan dengan merevitalisasi sejumlah pantai, seperti Pantai Sedan, Cemara Jaya, dan Pantai Pelangi. Sedangkan tahap perawatan rutin akan dilakukan setelahnya.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Tim Penanganan Dampak Eksternal PHE ONWJ Rifky Efendy mengatakan saat ini ada tiga provinsi besar yang terdampak tumpahan minyak. Di antaranya Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Sedangkan jumlah kabupaten yang terdampak secara langsung berjumlah tujuh kabupaten yang seluruhnya tersebar di tiga provinsi itu.
"Kami saat ini sedang mendata warga terdampak. Kami menerjunkan 279 personel untuk pendataan awal terhadap warga terdampak," ujarnya.
Hasil pendataan warga terdampak dipastikan kelar pada Jumat pekan ini. Setelah itu, PHE ONWJ akan menyalurkan kompensasi. Kompensasi mulai akan didistribusikan pada pekan depan.
Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam meminta pemerintah mengaudit PT Pertamina Hulu Energi. Menurut kelompok advokasi, insiden ini merupakan skandal yang harus diusut tuntas dan dibuka secara rinci ke publik.
Jatam juga menyoroti, akibat insiden itu, tumpahan minyak Pertamina yang menyebar sampai perairan Banten berdampak buruk bagi biota laut, hutan bakau, tambak bandeng, tambak garam dan udang, juga wilayah tangkapan dan kesehatan nelayan. "Serta sumber pendapatan nelayan, petambak dan pelaku pariwisata," tulis Jatam dalam pernyataannya.
