Memeriksa di Pedalaman Papua, Auditor BPK Diteror

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Papua, Henry Simatupang, mengatakan bahwa hingga kini auditor BPK masih mendapat teror saat memeriksa di pedalaman Papua, terutama di daerah pegunungan. Namun, ia mengakui, gangguan keamanan di kawasan pegunungan semacam ini sudah jauh berkurang dibanding beberapa tahun yang lalu.

    “Aksi teror terjadi walaupun tidak secara langsung kepada auditor namun diduga untuk mengganggu pemeriksaan yang sedang dilakukan,” kata Henry kepada Antara di Jayapura, Selasa 6 Agustus 2019.

    Karena sudah sering mendapat teror saat mengaudit, tutur Henry,  pihaknya selalu waspada dan bekerja sama dengan aparat keamanan. Sehingga, auditor BPK selalu mendapat pengawalan saat bertugas di daerah tersebut.

    "Puji syukur pemeriksaan dan pengecekan fisik di lapangan dapat dilakukan hingga tuntas," kata Simatupang. Ia menambahkan, pengecekan fisik bisa dilakukan dimana saja tergantung apa yang mau dicek.

    Dalam melakukan audit, BPK Papua semaksimal mungkin melakukan pemeriksaan dan pengecekan dengan menghindari daerah yang masuk kategori rawan. Henry mencontohkan, beberapa waktu lalu saat melakukan pemeriksaan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Intan terjadi kebakaran sehingga anggotanya dipulangkan dan melanjutkan pemeriksaan di Nabire. “Selama ini pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan walaupun ada gangguan,” kata dia.

    Ketika ditanya tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP), Henry mengaku, dari 29 kabupaten dan kota serta provinsi yang belum menerima LHP adalah Kabupaten Nduga karena baru diserahkan ke BPK bulan Juni lalu.

    Laporan keuangan dari Kabupaten Nduga masih diperiksa auditor BPK dan dijadwalkan pertengahan Agustus mendatang, kata Henry Simatupang.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.