INACA Adukan Regulasi Tiket Pesawat, Menteri Darmin: Enak Saja

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) dan sejumlah pihak terkait menekan tombol tanda dibukanya Jakarta Fair Kemayoran 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) dan sejumlah pihak terkait menekan tombol tanda dibukanya Jakarta Fair Kemayoran 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak berkomentar banyak soal langkah Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang melaporkan dugaan maladministrasi untuk regulasi tarif tiket pesawat kepada Ombudsman RI. Namun, ia membantah tudingan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah termasuk maladministrasi. "Enak saja," ujar Darmin sembari berlalu di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    INACA sebelumnya dikabarkan menyoalkan dua kebijakan pemerintah yang telah menyentuh ranah korporasi. Di antaranya penurunan tarif batas atas atau TBA hingga 16 persen yang diatur dalam Kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan penyediaan tiket penerbangan murah untuk maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier airlines (LCC). Biaya murah itu dipatok mencapai 50 persen dari TBA. 

    Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengkonfirmasi pelaporan itu. Ia mengatakan aduan INACA tersebut dinyatakan telah lolos verifikasi pada akhir pekan lalu. Selanjutnya, laporan tersebut akan diserahkan kepada tim khusus untuk ditindaklanjuti.

    "Saya tidak bisa ungkap [pihak INACA yang mengajukan aduan soal maladministrasi]," kata Alvin, Ahad 14 Juli 2019. Tim khusus yang menangani aduan ini, akan melakukan klarifikasi kepada pihak terlapor dalam dua pekan ke depan. Pihak terlapor adalah pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

    Adapun Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.