Refleksi Hari Pajak, Boediono: Jangan Dininabobokan Keadaan

Reporter

Editor

Rahma Tri

Mantan Wakil Presiden Boediono berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Kamis, 16 Novembe 2018. Kasus ini sebelumnya telah menyeret mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya masuk bui. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden, Boediono, mengatakan peringatan Hari Pajak adalah momentum refleksi untuk melihat ke belakang dan merencanakan masa depan. Salah satu pembelajaran yang bisa diambil, ujar dia, adalah agar pemerintah tidak terlena dengan keadaan dan terus memperbaiki sistem yang ada.

"Kalau good year jangan kita dininabobokan keadaan, kita harus lebih maju lagi. Jangan menunggu ada krisis baru sibuk mencari solusi," ujar Boediono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Hikmah itu diambil Boediono tatkala melihat kembali sejarah reformasi pajak di Indonesia. Menurut dia, modernisasi sistem perpajakan Tanah Air sejak merdeka hingga awal tahun '80-an masih mengadopsi sistem era penjajahan Belanda. Adapun reformasi pajak kala itu dilakukan karena terpaksa, demi merespon keadaan saat itu.

Kala itu, tutur mantan Wakil Presiden era SBY ini, harga minyak dunia mendadak anjlok dari kisaran US$ 30-35 ke US$ 10 per barel. Indonesia yang sebelumnya masih mengandalkan minyak dan gas sebagai ladang pemasukan pun kaget. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pun terkena masalah.

"Kita dininabobokan uang yang masuk ke APBN tanpa mengeluarkan keringat," ujar Boediono. Setelah diterpa krisis tersebut, Indonesia pun melakukan reformasi perpajakan untuk menyerap pemasukan dari sektor non migas.

Krisis yang lebih hebat, kata Boediono, kembali menghampiri Tanah Air pada 1997-1998. Berbeda dengan kondisi tahun 1980, kali ini bukan hanya satu komoditas yang harganya anjlok. "Kerusakannya luar biasa," ujar dia.

Persoalan kala itu, kenang Boediono, bukan hanya di sektor ekonomi dan keuangan, tapi juga sosial dan politik. Produk Domestik Bruto Indonesia anjlok belasan persen, lapangan kerja hilang, harga pangan meroket sehingga harga mendekati hiper-inflasi. Dari kondisi itu, Boediono mengambil hikmah agar segala sesuatu masalah ditangani secepat mungkin.

"Kalau ada krisis tangani sebaik mungkin sedini mungkin, preventif action, ambil opsi yang risikonya minimal," kata Boediono lagi.

CAESAR AKBAR






Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

9 jam lalu

Gibran Janji Ada Restitusi untuk Warga yang Telanjur Bayar PBB dengan Tarif 2023

Gibran Rakabuming Raka memastikan akan melakukan restitusi atau mengembalikan pajak bagi warga yang telanjur membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif PBB 2023.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

21 jam lalu

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

1 hari lalu

43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong

Kendaraan yang nunggak 2 tahun pajak STNK setelah masa berlaku 5 tahunnya habis, data kendaraan tersebut akan dihapus.


Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

1 hari lalu

Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?

Berdasarkan data milik Jasa Raharja, per Desember 2022, sebanyak 43,76 persen kendaraan yang beroperasi di Indonesia masih belum membayar pajak.


PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

3 hari lalu

PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi.


9 Cara Mengisi Fax NPWP Online yang Mudah Dilakukan

4 hari lalu

9 Cara Mengisi Fax NPWP Online yang Mudah Dilakukan

Agar Anda bisa mendapatkan NPWP maka harus membuatnya secara online yang mana dalam prosesnya harus mengisi Fax NPWP secara online juga.


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

5 hari lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

6 hari lalu

Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Penangkapan tersangka pengemplang pajak itu menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

6 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

8 hari lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.