Refleksi Hari Pajak, Boediono: Jangan Dininabobokan Keadaan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Presiden Boediono berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Kamis, 16 Novembe 2018. Kasus ini sebelumnya telah menyeret mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya masuk bui. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Mantan Wakil Presiden Boediono berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Kamis, 16 Novembe 2018. Kasus ini sebelumnya telah menyeret mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya masuk bui. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden, Boediono, mengatakan peringatan Hari Pajak adalah momentum refleksi untuk melihat ke belakang dan merencanakan masa depan. Salah satu pembelajaran yang bisa diambil, ujar dia, adalah agar pemerintah tidak terlena dengan keadaan dan terus memperbaiki sistem yang ada.

    "Kalau good year jangan kita dininabobokan keadaan, kita harus lebih maju lagi. Jangan menunggu ada krisis baru sibuk mencari solusi," ujar Boediono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    Hikmah itu diambil Boediono tatkala melihat kembali sejarah reformasi pajak di Indonesia. Menurut dia, modernisasi sistem perpajakan Tanah Air sejak merdeka hingga awal tahun '80-an masih mengadopsi sistem era penjajahan Belanda. Adapun reformasi pajak kala itu dilakukan karena terpaksa, demi merespon keadaan saat itu.

    Kala itu, tutur mantan Wakil Presiden era SBY ini, harga minyak dunia mendadak anjlok dari kisaran US$ 30-35 ke US$ 10 per barel. Indonesia yang sebelumnya masih mengandalkan minyak dan gas sebagai ladang pemasukan pun kaget. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pun terkena masalah.

    "Kita dininabobokan uang yang masuk ke APBN tanpa mengeluarkan keringat," ujar Boediono. Setelah diterpa krisis tersebut, Indonesia pun melakukan reformasi perpajakan untuk menyerap pemasukan dari sektor non migas.

    Krisis yang lebih hebat, kata Boediono, kembali menghampiri Tanah Air pada 1997-1998. Berbeda dengan kondisi tahun 1980, kali ini bukan hanya satu komoditas yang harganya anjlok. "Kerusakannya luar biasa," ujar dia.

    Persoalan kala itu, kenang Boediono, bukan hanya di sektor ekonomi dan keuangan, tapi juga sosial dan politik. Produk Domestik Bruto Indonesia anjlok belasan persen, lapangan kerja hilang, harga pangan meroket sehingga harga mendekati hiper-inflasi. Dari kondisi itu, Boediono mengambil hikmah agar segala sesuatu masalah ditangani secepat mungkin.

    "Kalau ada krisis tangani sebaik mungkin sedini mungkin, preventif action, ambil opsi yang risikonya minimal," kata Boediono lagi.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.