Cerita Reformasi Pajak dari Boediono

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden ke-11 Boediono menyampaikan sambutan dalam peluncuran buku LPI 2017 di Jakarta, 28 Maret 2018. Dalam sambutannya, Boediono mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil pelajaran dari pemerintah Orde Baru (Orba) khususnya soal efektifitas kebijakan ekonomi. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Wakil Presiden ke-11 Boediono menyampaikan sambutan dalam peluncuran buku LPI 2017 di Jakarta, 28 Maret 2018. Dalam sambutannya, Boediono mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil pelajaran dari pemerintah Orde Baru (Orba) khususnya soal efektifitas kebijakan ekonomi. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan 2009-2014 Boediono menceritakan soal reformasi pajak di Peringatan Hari Pajak, Senin, 15 Juli 2019. Dia mengatakan sebelum 1983, organisasi Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya tak jauh berbeda dengan kondisi pada zaman Belanda.

    "Tahun itu, kalau enggak pajak ekspor ya impor, sama hanya ada perbedaan sedikit," kata Boediono di sela Peringatan Hari Pajak di Kementerian Keuangan, Senin.

    Menurut dia, reformasi pajak 1983 di mana pemerintah kemudian menerbitkan tiga undang-undang pokok dalam perpajakan baik itu KUP, PPh, dan PPN merupakan respons dari berakhirnya booming minyak dalam negeri.

    Dasawarsa 1970-an merupakan era keemasan industri minyak Indonesia. Penerimaan dari minyak bumi sangat besar dan menjadikan Indonesia sebagai penghasil minyak di dunia.

    Namun hal ini, menurut Wakil Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono itu, membuat pemerintah lengah. Begitu booming minyak turun, langsung berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia.

    "Jadi ini merupakan respons dari turunnya komoditas, tahun 1983 dilakukanlah penataan itu," kata Boediono.

    Adapun dalam Hari Pajak ke-2 ini, selain Boediono, tampak hadir mantan menteri lainnya seperti Agus Martowardojo, dan Chatib Basri. 

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.