TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020.
Baca juga: Penerimaan Pajak Naik 5,7 Persen, Sri Mulyani: Strong Momentum
"Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2 hingga 5,5 persen," ujar anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar John Kenedy Aziz membacakan laporan panitia kerja dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.
Asumsi tersebut dinilai realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan prospek pelemahan ekonomi global, serta terobosan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah.
Di samping itu, mereka juga menyepakati asumsi laju inflasi 2020 sebesar 2,0 hingga 4,0 persen. Pencapaian diharapkan didukung oleh strategi umum pengendalian inflasi dengan menciptakan keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi yang efektif dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Selanjutnya, asumsi nilai tukar rupiah, kata John, disepakati di kisaran Rp 14.000 hingga Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat. Menurut dia, beberapa faktor yang mempengaruhi laju kurs pada tahun depan antara lain risiko berlanjutnya perang dagang dan dampaknya terhadap volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.
Adapun asumsi makro lainnya adalah tingkat bunga SPN 3 bulan yang dipatok sebesar 5-5,5 persen, harga minyak mentah Indonesia di kisaran US$ 60-70 per barel, lifting minyak bumi 695-840 ribu barel per hari, serta lifting gas bunyi 1,191-1,3 juta barel setara minyak per hari.
Atas asumsi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menjadikan hasil rapat tersebut sebagai rambu dalam penyusunan nota keuangan final. Ia berjanji akan berkomunikasi bila ada perubahan di kemudian hari. "Dengan selesainya Panja, kami akan mulai finalisasi nota keuangan," kata dia.
Baca berita RAPBN 2020 lainnya di Tempo.co
