Bursa Dorong Perusahaan Terbuka Ambil Langkah Keterwakilan Gender

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas di hari pertama perdagangan saham pasca-Lebaran di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas di hari pertama perdagangan saham pasca-Lebaran di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Bursa Efek Indonesia, Risa E. Rustam mengatakan bursa saham dapat mendorong perusahaan-perusahaan terbuka untuk memiliki langkah-langkah dan target dalam hal keterwakilan gender. Hal itu, karena menurut dia, keterwakilan gender merupakan hal penting.

    BACA: Ketika Para Pria Jepang Pakai Sepatu Hak Tinggi, Ini Kata Mereka

    "Kasus bisnis terkait keragaman gender di dewan sangat kuat dan tidak hanya terkait dengan kinerja tetapi juga dengan tata kelola perusahaan, reputasi, dan keadilan,” kata Risa di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

    International Finance Coorporation atau IFC yang merupakan anggota Bank Dunia, merilis laporan yang menunjukkan tingginya keterwakilan perempuan di dewan perusahaan pada perusahaan-perusahaan di Asia. Menurut rilis itu, keterwakilan perempuan mampu menghasilkan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik.

    BACA: Tutup 6 Gerai Giant, BEI Tunggu Penjelasan HERO dalam 3 Hari

    Direktur Regional IFC, Asia Timur dan Pasifik, Vivek Pathak mengatakan menurut penelitian yang berjudul Keanekaragaman Gender Dewan Perusahaan di ASEAN, perusahaan yang memiliki lebih dari 30 persen anggota dewan perempuan, rata-rata Tingkat Pengembalian Aset (ROA) sebesar 3,8 persen. Hal itu lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki anggota dewan perempuan, dengan ROA sebesar 2,4 persen.

    Demikian pula dengan Rasio Pengembalian Ekuitas atau ROE, perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 30 persen anggota dewan perempuan melaporkan rata-rata ROE sebesar 6,2 persen. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki dewannya hanya beranggotakan pria hanya melaporkan ROE sebesar 4,2 persen. Studi itu mensurvey lebih dari 1.000 perusahaan yang berada di Cina dan enam negara yang tergabung ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    "Temuan kami menegaskan pentingnya keberadaan keragaman gender yang lebih besar di ruang dewan di Asia,” kata Vivek.

    Menurut dia, dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh para perempuan dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan Asia dapat menjadi lebih kuat, lebih berkelanjutan dan lebih menarik bagi investor. "Nantinya perusahaan perusahaan ini akan membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meneruskan lompatan kemajuan di kawasan yang selama beberapa dekade terakhir ini telah membawa jutaan orang keluar dari kemiskinan," ujarnya.

    Studi itu, kata dia, menunjukkan bahwa dari enam negara anggota ASEAN, Thailand memiliki keragaman gender terbesar, di mana perempuan memegang sekitar 20 persen kursi dewan di perusahaan terbuka, diikuti oleh Indonesia dan Vietnam yang sekitar 15 persen. Di antara perusahaan-perusahaan ASEAN yang disurvei, hampir 40 persen tidak memiliki anggota dewan perempuan dan hanya 16 persen yang memiliki lebih dari 30 persen perwakilan perempuan di dewan.

    Adapun, laporan IFC ini disusun oleh Economist Intelligence Unit, berdasarkan tinjauan luas literatur, analisis data tingkat perusahaan, dan wawancara dengan para ahli terkemuka di wilayah tersebut. Penelitian ini didanai oleh Umbrella Facility for Gender Equality, dana perwalian multi-donor dari Kelompok Bank Dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan utama antara laki-laki dan perempuan guna memberikan solusi pembangunan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta peluang bagi semua.

    Meskipun menunjukkan hubungan yang jelas antara jumlah perwakilan perempuan di dewan perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik, kata Vivek, laporan itu tetap mencatat bahwa persentase perempuan di keanggotaan dewan tetap rendah di wilayah tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya bias gender yang luas yang menganggap bahwa perempuan kurang cocok untuk posisi eksekutif puncak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.