Soroti Laporan Keuangan, BEI Sebut Kontrak Garuda dan Mahata Tak Detail

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Bursa Efek Indonesia atau BEI menyebut kontrak pembayaran antara PT Garuda Indonesia Tbk. dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) tidak detail. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setia mengatakan dalam kontrak keduanya, tak tertera jelas kapan waktu tagihan piutang mesti dibayarkan.

Baca juga: Tak Bahas Tiket, Luhut Pandjaitan Ungkap Pertemuan dengan Garuda

"Dalam kontrak, tidak ada hal yang detail diatur jika para pihak tidak menjalankan kewajibannya. Jadi yang saya ingin sampaikan kami tidak hanya ingin mendengar dari mereka tapi juga mempelajari kontraknya," kata Nyoman kepada media di Gedung Bursa Efek, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juni 2019.

Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia disebut-sebut tidak sesuai standar akuntansi. Hal ini diungkap oleh mantan Komisaris Garuda Indonesia Dany Oskaria dan Komisari Garuda Chairal Tanjung usai rapat pemegang saham lewat sebuah surat yang ditulis pada 2 April 2019.

Menurut Chairal dan Dony, yang sama-sama meneken surat itu, perseroan dianggap tak sejalan dengan Standar Akuntansi Keuangan Negara Nomor 23. Menurut keduanya, Garuda telah mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang. Piutang yang dimaksud berasal dari perjanjian kerja sama antara Mahata dan PT Citilink Indonesia selaku anak usaha Garuda.

Adapun, kata Nyoman, jika waktu pembayaran tak diatur dengan detail maka ada kemungkinan pembayaran piutang bisa dilakukan kapan saja bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Padahal, hal ini penting karena piutang itu sudah masuk sebagai salah satu pendapatan Garuda yang masuk dalam Laporan Keuangan perseroan tahun 2018.

Menurut Nyoman, hal itu menjadi salah satu pertanyaaan yang telah diajukan oleh otoritas bursa kepada manajemen Garuda. "Itu juga sudah kami pertanyakan. Jadi intinya informasi-informasi tersebut sudah lengkap," kata Nyoman.

Nyoman juga mengatakan otoritas bursa juga telah mengetahui bahwa dalam surat perjanjian itu, tertulis pada Oktober 2018, perseroan wajib menerima sejumlah dana tertentu sebagai hak yang diberikan kepada Mahata untuk pemasaran perangkat.

Lebih lanjut, tutur Nyoman, saat ini otoritas BEI telah sampai dalam proses penelaahan dokumen. Otoritas juga telah mendengar masukan dari berbagai pihak mulai dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Rencananya, BEI juga akan mengkoordinasikan hasil telaah dan temuan serta pernyataan resmi Garuda kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meski tak menjelaskan kapan keputusan akan diambil, Nyoman berharap dalam waktu dekat telah ada keputusan dan hasil pemeriksaan. "Very soon mudah mudahan bisa kami umumkan hasil pemeriksaannya," kata dia.






Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

6 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

4 hari lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Suspensi, Penghentian Sementara Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia

6 hari lalu

Suspensi, Penghentian Sementara Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia

Suspensi berdasarkan permintaan dari anggota bursa sendiri, dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa permohonan yang diajukan selambatnya 20 hari bursa.


Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

6 hari lalu

Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

Penerbangan khusus Garuda Indonesia ini diberangkatkan bertahap dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Jinnah.


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

7 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

7 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah pada November, Begini Persiapan AP II

9 hari lalu

Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah pada November, Begini Persiapan AP II

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, akan kembali melayani penerbangan umrah pada November 2022 mendatang. Bagaimana persiapannya?


Garuda Tambah Penerbangan ke Kuala Lumpur Jadi 3 Kali Seminggu

11 hari lalu

Garuda Tambah Penerbangan ke Kuala Lumpur Jadi 3 Kali Seminggu

Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan Jakarta Kuala Lumpur PP dari dua kali menjadi tiga kali sepekan mulai 27 September 2022,


Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

11 hari lalu

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

11 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.