TEMPO.CO, Jakarta - Program magang kerja ke Jepang yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat tidak diminati masyarakat setempat karena terkendala biaya awal yang harus dikeluarkan peserta.
BACA: Asosiasi Dukung Pemerintah Penuhi Kuota Tenaga Kerja di Jepang
"Program magang kerja ke Jepang sudah tiga tahun dibuka untuk masyarakat Solok Selatan tetapi tidak ada yang mendaftar karena calon peserta keberatan dengan biaya awalnya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten itu Basrial di Padang Aro, Kamis, 27 Juni 2019.
Dia menyebutkan, sebelum dikirim ke Jepang ada beberapa biaya yang harus ditanggung sendiri oleh peserta seperti biaya hidup selama mengikuti tes seleksi.
BACA: Jepang Butuh Tenaga Kerja, Menaker Targetkan Kirim 70 Ribu Orang
Kemudian biaya medical Check Up, pembuatan paspor, pelatihan pra pemberangkatan pertama selama dua bulan, perjalanan dari daerah ke lokasi pra pemberangkatan tahap dua serta pembuatan visa.
Selain itu peserta juga harus menyediakan uang saku awal 10.000 Yen atau setara Rp1 juta serta biaya keperluan yang dipadukan untuk keperluan pribadi. "Berbagai biaya tersebut yang menjadi kendala bagi masyarakat sehingga tidak ada yang mendaftar," ujarnya.
Ia menyebutkan, manfaat magang di Jepang cukup banyak diantaranya peserta bekerja sambil berlatih dan ditempatkan di perusahaan kecil dan menengah di Jepang selama tiga tahun serta dilindungi asuransi kerja sesuai ketentuan Perundang undangan Negara Jepang.
Selain itu pada bulan pertama juga ada tunjangan uang saku peserta sebesar 80.000 Yen perbulan atau setara Rp8 juta di Training Center.
Selanjutnya, bulan ke dua sampai ke-24 uang saku yang diterima 90.000 Yen setara Rp 9 juta dan di tahun ketiga uang saku minimal 100.000 Yen atau Rp 10 juta. "Bagi Peserta yang menyelesaikan kontrak kerja magang selama tiga tahun diberikan sertifikat dan dana usaha mandiri sebesar 600.000 Yen atau Rp 60 juta," sebutnya.
Dia menambahkan, untuk 2020 pihaknya berencana melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan untuk biaya sebelum berangkat akan diupayakan dari APBD.
Lembaga latihan kerja ini nantinya akan menghitung kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan oleh peserta untuk dianggarkan melalui APBD dan sekaligus mereka melatihnya. "Sekarang kami sedang melakukan survei terhadap lembaga latihan kerja dan kalau didukung APBD maka 2020 program ini bisa terlaksana," katanya.
Baca berita tentang Tenaga Kerja lainnya di Tempo.co.
