Aturan Taksi Online Mulai Diberlakukan, Masih Ada Toleransi

Reporter

Editor

Rahma Tri

Ribuan pengemudi ojek dan taksi online dari Gojek, Grab, dan Bluebird berkumpul dalam acara Silaturrahmi Nasional bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan sudah berlakukan regulasi yang mengatur taksi online atau taksi berbasis aplikasi pada hari ini Senin, 18 Juni 2019. Namun, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan masih memberikan toleransi kepada aplikator maupun pengemudi.

Baca juga: Aturan Taksi Online Berlaku Penuh Mulai Selasa Pekan Ini

"Sudah berlaku aturannya hari ini, tetapi memang juga kita belum melakukan penegakan hukum dan menoleransi pelanggaran untuk sekarang ini," kata Ahmad Yani seusai rapat dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta Pusat, Senin, 18 Juni 2019.

Ahmad Yani mengungkapkan, saat ini masih banyak mitra pengemudi yang belum mengurus izin, sesuai Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Di dalam peraturan tersebut diatur hal-hal yang meliputi keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpangnya, tarif dasar, dan hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra pengemudi. "Selain itu, kebijakan perihal suspend pengemudi yang membandel juga diatur  di dalam beleid tersebut."

Sedangkan aturan tarif secara rinci diatur di dalam beleid turunannya, yakni Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK 3244/AJ/DJPD/2017. Regulasi ini mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa khusus.

Ahmad Yani mengungkapkan, Kemenhub  saat ini tengah memperjuangkan tentang revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2016 yang di dalamnya menyangkut tentang  melakukan proses perizinan melalui Online Single Submission atau OSS dan berharap pada pekan ini bisa terselesaikan. "Minggu ini kalau bisa kita selesaikan," kata dia.

Baca juga: Kemenhub Bakal Ubah Lagi Tarif Ojek Online

Menurut Ahmad Yani, sebenarnya, dalam pengajuan izin kendaraan angkutan sewa khusus tidak perlu menggunakan rekomendasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Imdonesia Nomor PM 85 tahun 2018. Namun hal ini masih tersandung dengan aturan OSS. "Maka OSS harus kita perbaiki dan minggu ini akan sinkronisasi dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Ahmad Yani.

Ikuti pemberitaan tentang taksi online di Tempo.co

EKO WAHYUDI






Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

7 jam lalu

Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

Jika laporan soal keluhan para pengemudi ojol itu masuk, Kemenhub akan segera meneruskannya ke Kominfo.


Dapat BLT Rp 1,2 Juta, Driver Ojek Online: Ibarat Obat Pereda Nyeri

10 jam lalu

Dapat BLT Rp 1,2 Juta, Driver Ojek Online: Ibarat Obat Pereda Nyeri

Dia khawatir pemberian BLT UMKM ke driver ojek online itu dimanfaatkan oleh pihak aplikator untuk menekan biaya perusahaan dan kemudian lepas tangan.


Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

1 hari lalu

Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

Selain pengemudi ojol, nelayan juga turut menjadi sasaran penerima bansos berupa BLT UMKM yang akan cair mulai bulan Oktober mendatang.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

4 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


Pengemudi Ojek Online Desak Jokowi Turun Tangan Atasi Masalah Dugaan Pelanggaran Aplikator

4 hari lalu

Pengemudi Ojek Online Desak Jokowi Turun Tangan Atasi Masalah Dugaan Pelanggaran Aplikator

Sejumlah aplikator, menurut pengemudi ojek online, telah memotong komisi di atas 15 persen.


Nasib Mengenaskan Pengemudi Ojol: Kenaikan Tarif Tak Terasa, Kian Terhimpit Potongan Komisi

5 hari lalu

Nasib Mengenaskan Pengemudi Ojol: Kenaikan Tarif Tak Terasa, Kian Terhimpit Potongan Komisi

Para pengemudi ojol mengeluhkan kenaikan tarif sejak pekan lalu yang tak dirasakan. Sedangkan potongan komisi atau biaya aplikasi malah kian besar.


Terpopuler Bisnis: Penjelasan Kemenkeu Soal Bansos BBM, Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Kemenkeu Soal Bansos BBM, Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Selasa, 20 September 2022 tentang penjelasan Kemenkeu soal bansos BBM yang tak diterima driver ojol.


Aplikator Ojol Masih Langgar Aturan Biaya Komisi, SPAI: Potongan sampai 30 Persen

5 hari lalu

Aplikator Ojol Masih Langgar Aturan Biaya Komisi, SPAI: Potongan sampai 30 Persen

Lily Pujiati mengatakan hingga saat ini aplikator ojek online atau ojol masih memberlakukan potongan atau biaya komisi sebanyak 20 sampai 30 persen.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

6 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Aplikator Sebut Potongan Komisi Ojol Dikembalikan dalam Bentuk Program ke Pengemudi, Asosiasi: Gimmick

6 hari lalu

Aplikator Sebut Potongan Komisi Ojol Dikembalikan dalam Bentuk Program ke Pengemudi, Asosiasi: Gimmick

Klaim aplikator ojol soal biaya potongan komisi digunakan untuk memberikan program yang berdampak langsung pada pengemudi sontak menuai respons keras.