Sri Mulyani Minta DPR Segera Bahas Cukai Plastik

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Raker tersebut membahasasumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas kebijakan untuk penerapan cukai plastik dalam rapat kerja. Sebab, tutur Sri Mulyani cukai plastik sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 ini, namun belum diimplementasikan.

Baca juga: Sri Mulyani: Asumsi Makro APBN 2019 Bakal Meleset dari Target

Sri Mulyani menerangkan, untuk membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai cukai plastik, harus melalui konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. "Mohon agar Komisi XI menjadwalkan konsultasi mengenai cukai plastik," kata Sri Mulyani di kompleks DPR, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Menurut Sri Mulyani, penerapan cukai plastik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari plastik. Pemerintah, kata dia, mencoba untuk membuat kebijakan dalam mengurangi konsumsi plastik di masyarakat Indonesia. "Instrumen tercocok adalah cukai," kata dia.

Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi juga berharap isu ini dapat segera didiskusikan dalam waktu dekat dengan DPR. Menurut dia, Ditjen Bea Cukai telah membuat persiapan, terutama Peraturan Pemerintah (PP). PMK pun, kata dia, telah dibahas secara teknis dan dibuat dalam bentuk draft. "Tapi, belum disampaikan kepada publik karena menunggu konsultasi dengan DPR," ujar Heru.

Heru juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan para pengusaha. Menurut dia, jika sudah disetujui di tingkat DPR, Ditjen Bea Cukai akan langsung melakukan sosialisasi pengusaha dengan cakupan yang lebih luas.

Momentum penerapan cukai plastik dinilai Heru tepat untuk diterapkan saat ini. Sebab, sudah mulai ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dari dampak sampah plastik.

Baca: Susun RAPBN 2020, Jokowi Minta APBN 2017 Jadi Acuan

Menurut Heru, kebijakan cukai plastik dan di bidang pengawasan impor plastik, dapat menyeimbangkan kepentingan lingkungan dengan keberlangsungan industri. "Ini bukan hal yang tidak mungkin, karena ini masalah harmonisasi dan pengaturan saja," katanya.

Dalam aturan cukai plastik, kata Heru, Ditjen Bea Cukai akan terlebih dahulu fokus pada kantong belanja plastik. Dia berharap regulasi itu dapat diterapkan pada tahun ini. Heru menilai penerimaan negara dapat meningkat sekitar Rp 500 miliar dari cukai plastik tersebut.

Ikuti berita terbaru tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tempo.co

HENDARTYO HANGGI






Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

2 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

2 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

2 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

2 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

3 hari lalu

Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Anggaran pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun per Oktober 2022


Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

3 hari lalu

Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan ada belasan triliun rupiah uang yang masuk ke Indonesia tak dilaporkan ke Bea Cukai.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

3 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)