TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan investasi pada 2020 sebesar 7 hingga 7,4 persen. Hal itu dia sampaikan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Bappenas, BPS yang membahas Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020.
Baca: Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli 2019
Baca Juga:
"Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,6 persen, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 7 hingga 7,4 persen," kata Sri Mulyani di kompleks DPR, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.
Dengan begitu, menurut Sri Mulyani, kebutuhan investasi pada 2020 sebesar Rp 5.803 triliun hingga Rp 5.823 triliun. Nilai itu terbagi dari investasi pemerintah Rp 539 triliun sampai Rp 572 triliun. Di mana pemerintah pusat Rp 246 triliun sampai Rp 261 triliun dan pemerintah daerah Rp 293 triliun hingga Rp 310 triliun.
Sri Mulyani mengatakan alokasi belanja modal pemerintah terutama akan mendorong pertumbuhan sektor listrik, transportasi, informasi dan komunikasi serta sektor konstruksi. Oleh karena itu pemda diharapkan memenuhi ketentuan alokasi minimal 25 persen dari total dana transfer umum infrastruktur.
Untuk kebutuhan investasi BUMN sebesar Rp 471 triliun hingga Rp 473 triliun. Sedangkan untuk perusahaan publik non BUMN sebesar Rp 143 triliun. "Capital expenditure BUMN diharapkan sesuai target," kata Sri Mulyani.
Adapun kebutuhan investasi untuk Penanaman Modal Asing sebesar Rp 426 triliun sampai Rp 428 triliun. Selain itu investasi swasta atau masyarakat sebesar Rp 4.204 triliun hingga 4.221 triliun. PMA juga didorong untuk ditingkatkan antara lain melalui kebijakan insentif fiskal dan perbaikan dalam berusaha.
Baca: Tiket Pesawat Mahal, Sri Mulyani Minta Perjalanan Dinas Efisien
Sri Mulyani berharap kebutuhan investasi dipenuhi sektor perbankan 8,4 persen sampai 10,2 persen dan pasar modal 3,2 persen. Kredit perbankan dana hasil IPO di pasar modal diarahkan sebagai belanja modal.
