TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan melihat belanja seluruh kementerian/ lembaga terutama untuk pos perjalanan dinas. Dia meminta K/L lebih efisien dalam mengelola perjalanan dinas karena kini harga tiket pesawat melambung.
BACA: Jokowi Ingin Undang Maskapai Asing, Ini Saran JK
"Jadi mungkin kalau kenaikan tarif dari tiket-tiket tentu nanti akan terlihat. Tapi kita memang pesan pada seluruh K/L untuk perlu melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas atau belanja barang secara keseluruhan. Nanti kami akan lihat," kata Sri Mulyani di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Menurut Sri Mulyani, dampak dari kenaikan harga tiket pesawat untuk perjalanan dinas akan terlihat pelaksanaan belanja masing-masing K/L. Namun, Sri Mulyani memperkirakan, kementerian/lembaga juga akan melakukan efisiensi di luar belanja untuk dinas.
"Kalau ada kenaikan di satu sisi, tapi kemudian mereka melakukan efisien di tempat lain, jadi total belanjanya mungkin tidak akan berlebih," ujar Sri Mulyani.
Beberapa bulan ini tarif tiket pesawat ramai menjadi pembicaraan. Hal itu karena tarif tiket pesawat naik tinggi dari harga biasanya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, terkait harga tiket pesawat, Kementerian Perhubungan sebagai regulator hanya berwewenang mengatur taif batas atas dan tarif batas bawah.
"Kami bekerja seusai undang-undang. Undang-undang mengamanahkan kami menentukan TBA dan TBB sedangkan tentang harga-harga itu yang punya wewenang adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan Kementerian BUMN," ujar Budi Karya.
Baca: Harga Tiket Pesawat Turun, BI Prediksi Inflasi Mei 0,47 Persen
Saat ini, Budi Karya memastikan tidak ada maskapai yang melanggar aturan TBA dan TBB. Meski demikian, ia menyatakan kementerian telah secara persuasif mengajak maskapai menyediakan variasi harga tiket pesawat, agar tak semua menyentuh TBA.
HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
