Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saran Periode Kedua Jokowi, Kadin: Tingkatkan Pendapatan TKI

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin, 24 September 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Investasi Indonesia alias Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil langkah-langkah cepat atau quick wins mengatasi persoalan defisit neraca transaksi berjalan atau CAD pada periode kedua pemerintahannya.

BACA: Buka Puasa Bersama Kadin, Jokowi Dapat Ucapan Selamat

Salah satu caranya, ujar dia, adalah dengan meningkatkan kapasitas Tenaga Kerja Indonesia alias TKI di luar negeri. Sehingga pendapatan mereka lebih tinggi. "TKI kita ada tiga hingga empat juta, remitansinya kurang lebih hanya US$ 10 miliar," ujar dia selepas acara buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat malam, 24 Mei 2019.

Angka remitansi itu masih ketinggalan dari negara tetangga, Filipina. Pasalnya, kata Rosan, dengan jumlah tenaga kerja migran yang sama, Filipina bisa meraup remitansi hingga US$ 30 miliar. Artinya, ada kesenjangan sekitar US$ 20 miliar.

BACA: Jokowi Beri Bantuan Modal ke Pedagang Korban Kerusuhan 22 Mei 

"Kalau mereka bisa mencapai US$ 30 miliar kan berarti ada gap US$ 20 miliar, CAD kita kan US$ 30 miliar, jadi dengan meningkatkan itu saja bisa menjadi terobosan," ujar Rosan. Adapun cara untuk meningkatkan kapasitas itu salah satunya dengan menaikkan keahlian berbahasa Inggris setiap pekerja migran Indonesia. Serta, memberikan pendidikan vokasi kepada mereka.

Selain soal remitansi TKI, Rosan mengatakan quick wins lainnya adalah meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Sebabnya, peningkatan pariwisata bisa lebih cepat dilakukan ketimbang membangun sektor manufaktur.

Saat ini, tutur dia, Indonesia masih ketinggalan dari Thailand dan Malaysia untuk perkara pariwisata. Dalam setahun, Indonesia baru bisa mendatangkan 17 juta wisatawan ke dalam negeri, sementara Thailand sudah 40 juta orang dan Malaysia 35 juta orang. "Spending wisatawan di Thailand pun 1,5 kali wisatawan di Indonesia," kata Rosan.

Untuk mendorong pariwisata, hal yang mesti dilakukan pemerintah, menurut Rosan, adalah terus meningkatkan konektivitas untuk destinasi-destinasi. Selain itu, pemerintah juga memastikan keamanan dan kedamaian di lokasi wisata.

"Permudah lah kapal masuk ke sini, kapal pesiar ke Thailand itu jauh lebih banyak," ujar Rosan. "Jadi untuk CAD itu bisa dua, remitansi dan turis, dengan dua itu saja kita bisa surplus."

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

32 menit lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

9 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

11 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

11 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

14 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

15 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

16 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

16 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024


Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

16 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.