TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan belum bisa menghitung efek perang dagang antara Amerika Serikat atau AS dengan Cina terhadap ekonomi Indonesia. Sebab, kata dia, perang dagang antara kedua negara masih sangat dinamis.
Baca: Perang Dagang, AS Minta Korsel Tolak Huawei?
"Susah itu menghitungnya, mesti dilihat jalannya kayak apa. Kami juga nggak tahu, katanya Presiden Trump dengan Jinping mau ketemu bulan depan. Tapi tahu-tahu berubah mereka, susah kita," kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 24 Mei 2019.
Perang dagang atau perang tarif impor antara AS dengan Cina kembali memanas pada awal Mei 2019. Hal ini terjadi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menaikkan tarif impor dari Cina untuk seluruh produk dari 10 persen menjadi 25 persen senilai US$ 200 miliar. Aksi ini kemudian dibalas oleh rencana Pemerintah Cina dengan juga menaikkan tarif impor dari AS senilai US$ 60 miliar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina berdampak langsung kepada negara berkembang. Menurut bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, pertarungan ego di antara kedua negara adidaya telah memukul di sektor investasi global dan harga komoditas.
"Hal ini bukan hanya terkait dengan ekonomi dan perdagangan, tetapi telah menyentuh isu keamanan dan politik," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara di acara Wall Street Journal CEO Council Conference yang diselenggarakan di Tokyo seperti dikutip dalam Bisnis.com, Rabu, 22 Mei 2019.
Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian, Sri Mulyani menerangkan bahwa negara berkembang termasuk Indonesia perlu mewaspadai kondisi tersebut. Apalagi, bagi Indonesia dampak dari perang dagang kedua negara ini sudah semakin menekan perekonomian domestik.
Baca: Di Tokyo, Sri Mulyani Singgung Soal Perang Dagang AS - Cina
Saat ini, menurut Sri Mulyani, Indonesia masih menghadapi kendala pertumbuhan ekonomi karena faktor produktivitas. "Pemerintah terus berkomitmen untuk mereformasi di bidang human capital, pembangunan infrastruktur, dalam mengatasi masalah itu."
BISNIS
