Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri menyebut sistem satu arah di Jalan Tol Trans Jawa belum tentu berlaku 24 jam non stop. Hanya saja, sistem searah itu dipastikan berlaku mulai dari KM 29 hingga KM 263 pada 30 Mei - 2 Juni 2019.
Baca juga: Tiket Pesawat Mahal, Warga Minang Pulang Basamo Lewat Jalur Darat
"Kami untuk one way belum tetapkan 1x24 jam, akan ada penajaman-penajaman, kami mengarah ke sepakat bahwa siang hari one way, malam normal," ujar Refdi dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Refdi mengatakan jadwal detail jam pelaksanaan sistem satu arah akan segera diputuskan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Kebijakan itu diambil agar nantinya kendaraan yang ke arah Jakarta bisa tetap melalui ruas tol. "Kami akan membagi waktu supaya bus dan truk bisa bergerak di ruas tol, tapi waktunya nanti kami rumuskan lagi," ujar Refdi.
Pernyataan Refdi itu menanggapi pertanyaan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis yang menyebut Korlantas perlu menghitung lebih detail mengenai pemberlakuan satu arah di Tol Trans Jawa. "Karena dugaan akan mampet di arteri dari timur ke barat, karena semua ruas tol sudah dipakai ke timur," kata dia. "Juga berbahaya, angkutan umum bisa tepat waktu di jakarta atau tidak."
Refdi memastikan kelancaran dari sistem itu sudah melalui berbagai perhitungan. Salah satunya memperhitungkan bahwa pada mudik Lebaran nanti sebanyak 70 persen pemudik di Pulau Jawa akan bergerak dari barat ke timur. Sementara 30 persen bergerak dari barat ke timur.
Sementara untuk ruas arteri, ia memastikan jalan nasional sudah cukup memadai. Meski kini ada beberapa perbaikan jalan di beberapa titik. "Nanti akan dihentikan," kata Refdi.
Baca: PT KAI Siapkan 2.500 Kursi untuk Mudik Gratis
Sebelumnya, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan satu arah alias one way traffic di Tol Trans Jawa pada masa mudik Lebaran 2019. Apalagi sistem itu rencananya berlaku maraton tiga hari berturut-turut dan 24 jam dalam sehari.
Menurut Tulus, berdasarkan simulasi, kebijakan satu arah itu akan membuat kemacetan semakin parah di jalur arteri dan daerah penyangga DKI Jakarta, seperti Bekasi. "Pemerintah agar berhati-hati dengan menerapkan misalnya enam jam (saja), jangan tiga hari berturut-turut 24 jam," ujarnya.
