Kemenhub Diminta Atur Besaran dan Jangka Waktu Promo Ojek Online

Editor

Rahma Tri

Ribuan massa gabungan driver ojek online melakukan aksi demo konvoi menuju Istana Merdeka, Jakarta, 27 Maret 2018. Kebijakan yang dikeluarkan operator yang dirasa paling merugikan adalah terkait promo harga. Promo murah ini membuat antar operator melakukan perang harga. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan dinilai perlu merevisi Peraturan Menteri Perhubungan 12 Tahun 2019. Hal itu agar terjadi persaingan yang sehat antar-aplikator atau penyedia ojek online.

BACA: Survei Terbaru: 75 Persen Konsumen Tolak Tarif Baru Ojek Online

"Dalam revisi itu perlu menambahkan sejumlah ketentuan, salah satunya membatasi promo pada batas yang wajar," kata Ketua KPPU Periode 2015-2018, Syarkawi Rauf di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

Menurut Syarkawi, aturan promo yang dimaksud termasuk jumlah atau nilai besaran promo dan jangka waktu pemberian promo. Pemerintah juga perlu memberikan sanksi bagi aplikator yang terindikasi melakukan promo tidak wajar.

Dia menilai, jika salah satu aplikator memberi promo tidak wajar, akan membuat pesaing mati. "Lalu jika pesaing mati akibat praktek promo berlebihan atau predatory pricing, maka akan tercipta monopoli," ujar Syarkawi.

Syarkawi mengatakan, jika terjadi monopoli, maka akan berpotensi merugikan konsumen dan mitra pengemudi. Adapun kata dia, predatory pricing merupakan strategi perusahaan dengan cara menjual rugi di bawah tarif yang wajar atau seharusnya.

Jika promo banting harga seperti itu terus-terusan berlangsung, kata Syarkawi, akan melanggar Pasal 20 Undang-undang 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Dalam beleid itu, pelaku usaha dilarang melakukan jual rugi, yang nantinya bisa menimbulkan perusahaan monopolis.

"Ini harus diatur dalam peratuan menteri, predatory bisa dihindari," kata Syarkawi.

Aturan itu, kata Syarkawi, justru bisa memacu pertumbuhan timbulnya pemain baru di industri digital bida tersebut. "Makanya pak Menteri Perhubungan harus menjadikan ini sebagai concern," ujar dia.

Baca: Menhub: Tarif Ojek Online di Bandung Dikeluhkan Terlalu Mahal

Sebelumnya, Chief Corporate Affairs Go- Jek, Nila Marita, menyebutkan sejumlah program promo dan diskon dimaksudkan untuk menarik konsumen yang dalam beberapa hari terakhir diakui menurun akibat tarif yang tinggi. "Makanya kita buat berbagai program menarik,"katanya yang ditemui di Restoran Senyum Indonesia, di Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat, Rabu petang, 8 Mei 2019.

Namun begitu, menurut Nila, pemberlakuan promo dan diskon ojek online itu tak bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Sebab, akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dalam hal ini mengeluarkan banyak subsidi.

WIRA UTAMA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Pengemudi Ojol Tetap Tolak ERP Meski Dishub DKI Janji Angkutan Online Dikecualikan

5 jam lalu

Pengemudi Ojol Tetap Tolak ERP Meski Dishub DKI Janji Angkutan Online Dikecualikan

Dishub DKI Jakarta akan mengecualikan ojek online (Ojol) dan taksi online dari penerapan aturan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP)


Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

16 jam lalu

Ojol Demo Tolak ERP, Pemprov DKI Bakal Tinjau Ulang Pembahasan Raperda Jalan Berbayar Elektronik

Dalam demo di Balai Kota, ratusan driver ojek online itu minta kendaraan online juga dikecualikan dari ERP.


Polisi Tangkap Driver Ojek Online yang Tonjok Pramusaji RamenYa Lipp Mall karena Salah Kasih Orderan

22 jam lalu

Polisi Tangkap Driver Ojek Online yang Tonjok Pramusaji RamenYa Lipp Mall karena Salah Kasih Orderan

Driver ojek online yang aniaya karyawan RamenYa itu terancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.


Penetapan Tarif Ojol, Serikat Pekerja Angkutan: Aturan Tidak Berpihak kepada Pengemudi

1 hari lalu

Penetapan Tarif Ojol, Serikat Pekerja Angkutan: Aturan Tidak Berpihak kepada Pengemudi

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menilai aturan tarif ojek online (ojol) selama ini belum berpihak kepada para pengemudi.


Wacana Penentuan Tarif Ojol Oleh Gubernur, Kemenhub: Masih Dibahas

1 hari lalu

Wacana Penentuan Tarif Ojol Oleh Gubernur, Kemenhub: Masih Dibahas

Suharto mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan ihwal kebijakan penetapan tariff ojek online (ojol) yang diserahkan ke gubernur masing-masing provinsi


Grab dan SRCIS Kolaborasi Bantu UMKM melalui Digitalisasi

2 hari lalu

Grab dan SRCIS Kolaborasi Bantu UMKM melalui Digitalisasi

Berbagai layanan digital dari ekosistem Grab dan OVO akan terintegrasi dengan aplikasi AYO SRC dan tersedia di toko kelontong SRC.


Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

5 hari lalu

Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

Pensiunan polisi Eko Setia Budi Wahono akan dilaporkan dengan tuduhan pembiaran setelah mengabaikan mahasiswa UI yang ia tabrak.


Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

8 hari lalu

Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk merencanakan melakukan konversi terhadap kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar gas.


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

13 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

14 hari lalu

Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

Dishub DKI menyatakan penerapan ERP terhadap ojek online mengacu pada UU Lalu Lintas. Ojol selama ini pakai pelat hitam bukan pelat kuning.