Tolak Ajakan Boikot Pajak, Sandiaga Justru Ingin Tax Ratio Naik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyapa para relawan saat mengecek proses rekapitulasi C1 di PPK Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 25 April 2019. Kedatangannya tersebut merupakan untuk melihat langsung proses rekapitulasi C1 yang tengah berlangsung. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyapa para relawan saat mengecek proses rekapitulasi C1 di PPK Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 25 April 2019. Kedatangannya tersebut merupakan untuk melihat langsung proses rekapitulasi C1 yang tengah berlangsung. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menolak ajakan boikot pajak yang diserukan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono kepada warga atas pemerintahan hasil Pemilihan Presiden 2019.

    Baca: Kubu Prabowo Serukan Boikot Pajak, Sri Mulyani Tak Gentar

    Berbeda dengan Arief, Sandiaga justru menginginkan rasio pajak atau tax ratio naik setelah pemimpin negara terpilih pasca-kontestasi pilpres. “Kita justru perlu meningkatkan (pendapatan) dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seperti dikutip dari siaran pers saat menyambangi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 16 Mei 2019.  

    Hal ini menanggapi pernyataan Arief melalui keterangan tertulisnya kemarin. Arief mengajak masyarakat yang tak terima dengan hasil Pilpres 2019 untuk mogok membayar pajak.  

    “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

    Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

    Ajakan ini dianggap mengancam pemerintahan karena dapat menghambat pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab, selama ini, pajak merupakan pendapatan utama negara. Masyarakat wajib membayar pajak agar pembangunan negara dapat berkelanjutan.

    Lebih jauh Sandiaga memandang, wacana boikot pajak tak tepat kala ekonomi negara tengah sulit. Ia mengklaim, saat ini neraca perdagangan Indonesia jeblok. Perlambatan ekonomi pun terjadi seiring dengan situasi ekonomi yang tak prima.

    Baca: Kubu Prabowo Serukan Boikot Pajak, Pengamat: Konyol

    Ketimbang boikot pajak, Sandiaga mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. "Kita harus mampu meningkatkan revenue kita dari pajak, dari sistem IT yang lebih baik,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perolehan Kursi DPR Pemilu 2019, Golkar dan Gerinda di Bawah PDIP

    Meski rekapitulasi perolehan suara Golkar di Pileg DPR 2019 di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra, namun perolehan kursi Golkar di atas Gerindra.