Kubu Prabowo Serukan Boikot Pajak, Sri Mulyani Tak Gentar

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani. Indrawati. Instagram.com/@smindrawati

    Sri Mulyani. Indrawati. Instagram.com/@smindrawati

    TEMPO.CO, Jakarta - Seruan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono agar para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan boikot pajak ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Baca: Pendukung Prabowo Diajak Boikot Pajak, Netizen Meradang

    Sri Mulyani mengaku tak gentar mendengar seruan itu. Bahkan ia yakin ajakan tersebut tak dianggap serius oleh kebanyakan warga. Salah satunya terlihat dari tak banyak politikus yang mendukung ajakan tersebut.

    "Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar," ujar Sri Mulyani, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 16 Mei 2019. "Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik."

    Sebelumnya Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

    Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

    Lebih jauh, Sri Mulyani memastikan seruan boikot pajak tak berarti membuat roda pemerintahan tak berjalan. "Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN, jangan lupa," ucapnya. "Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau nggak mau bayar pajak, ya masak negaranya nggak jalan."

    Sri Mulyani menjelaskan, bahwa masalah perpajakan kan sudah diatur oleh Undang-undang. "Jadi kalau kita mau menjaga negara ini bersama, ya kita harus menjalankan kewajiban. Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," katanya.

    Membayar pajak, menurut Sri Mulyani, juga bagian dari menjaga kebersamaan dalam penyelenggaraan negara baik di dalam pemerintahan. "Membayar pajak juga merupakan bagian untuk menunjang penyelenggaraan negara dari sisi perekonomian termasuk dari sisi seluruh jasa pemasyarakatan," ucapnya.

    Baca: Arief Poyuono Ajak Boikot Pajak, Sandiaga Uno: Negara Lagi Sulit

    Uang pajak yang diterima oleh negara itu kemudian dipakai untuk banyak pihak. Mulai dari digunakan untuk membangun jalan, sekolah hingga rumah sakit. Dari pajak itu juga, pemerintah juga bisa ikut menyediakan layanan sarana dan prasarana dari air hingga listrik.

    Simak berita lainnya terkait boikot pajak di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.