Pengaturan Sistem One Way Tol Trans Jawa Saat Mudik 2019

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat 8 Maret 2019. Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 KM dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat 8 Maret 2019. Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 KM dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan pengaturan di Jalan Tol Trans Jawa selama penerapan sistem arus searah alias one way pada masa arus mudik 2019.

    Baca juga: Lebaran 2019, Pelni Prediksi Penumpang Kapal Naik 35 Persen

    Ia mengatakan sistem one way pada arus mudik akan diberlakukan mulai dari Gerbang Tol Cikarang Utama sampai dengan kilometer 262 atau Brebes Barat. “Kendaraan dari arah timur nanti dari Brebes barat akan keluar menggunakan jalan arteri atau jalan negara sampai ke Cirebon kemudian Indramayu sampai ke Jakarta," ujar Budi dalam keterangan tertulis Kementerian Perhubungan, Kamis, 9 Mei 2019.

    Menurut Budi, sistem searah di Tol Trans Jawa pada masa arus mudik akan berlangsung selama empat hari, yakni mulai 30 Mei hingga 2 Juni 2019. Adapun kebijakan tersebut akan berlangsung sepanjang hari alias 24 jam non-stop.

    Kementerian Perhubungan juga sudah menyiapkan pengaturan untuk masa arus balik lebaran. Kali ini, penerapan sistem one way diterapkan mulai dari Gerbang Tol Palimanan hingga kilometer 29.

    "Jadi masyarakat yang dari Jakarta ke arah Bekasi masih bisa menggunakan jalan, karena tahun sebelumnya kami mendapat protes juga dari masyarakat Bekasi," tutur Budi.

    Budi mengatakan strategi itu diputuskan bersama-sama dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Jasa Marga dalam rapat beberapa waktu lalu.

    Mulanya, di dalam rapat tersebut ada dua alternatif strategi yang bisa diambil dalam mengantisipasi kepadatan di Tol Trans Jawa, antara lain penerapan sistem arus searah alias one way, atau penggunaan sistem ganjil genap. 

    Setelah menimbang segala aspek dari dua opsi tersebut, mereka memilih sistem arus searah ketimbang ganjil genap. Budi mengatakan ada beberapa persoalan bila pemerintah menerapkan ganjil genap, antara lain terkait dengan kebiasaan masyarakat yang mudik secara rombongan.

    "Karena ada kecenderungan masyarakat mudik dengan rombongan, bisa dua hingga tiga mobil. Kemudian, kalau ada yang (bernomor) ganjil dan yang genap pasti akan terpisah mobilnya," kata Budi. 

    Di samping itu, ia melihat ada peluang munculnya persoalan bila masyarakat belum mengetahui adanya penerapan ganjil genap. Hal tersebut dinilai bisa memicu penumpukan di pintu-pintu yang akan diberlakukan ganjil genap/ "Sehingga kami cenderung memilih one way."

    Kebijakan tersebut, ujar Budi, bakal segera difinalisasi, sehingga kementerian dan lembaga, juga pemerintah daerah bisa melakukan sosialisasi. "Semua jajaran di sepanjang jalan negara akan terlibat untuk sosialisasi seperti kata Kapolri," katanya. 

    Ia yakin pemerintah punya cukup waktu untuk menyampaikan pada masyarakat dan menyiapkannya hal-hal yang mendukung strategi itu. Selain sosialisasi, ia juga mengatakan perlunya semacam rambu atau petunjuk arah untuk kesiapan di Tol Trans Jawa dari Jasa Marga pada masa mudik 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.