Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Darmin Bicara OSS

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyadap pohon karet usai Silaturahmi Bersama Petani Karet di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, 9 Maret 2019. ANTARA
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyadap pohon karet usai Silaturahmi Bersama Petani Karet di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, 9 Maret 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyinggung mengenai pelaksanaan sistem perizinan terintegrasi atau Online Single Submission atau OSS. Menurut Darmin, diterapkannya OSS merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempermudah perizinan yang masih rumit.

BACA: Jokowi: Luas Lahan Gunung Mas Paling Siap Jadi Ibu Kota Baru

"Saya ingin sapa Wali Kota, Bupati, Gubernur mengenai OSS. Ini adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan kerumitan perizinan yang tadi dikeluhkan Presiden Jokowi," kata Darmin dalam acara Musrenbangnas di Hotel Shangri La, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pengajuan izin di Indonesia saat ini ruwet. Bahkan, kata Jokowi, perizinan yang berbelit-belit tidak hanya terjadi di level pemerintah daerah tetapi juga di pemerintah pusat.

"Contoh saja, izin pembangkit listrik baik uap angin, panas bumi semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Sudah 5 tahun di situ saya cek, ada 250 izin ngga mungkin bisa selesai 3 tahun, siapa yang kuat?" kata Jokowi dalam pidatonya di acara yang sama, Kamis, 9 Mei 2019.

BACA: Susi Komentari Luhut, Satgas 115 Dibentuk Presiden Jokowi

Jokowi menjelaskan untuk mengatasi persoalan ini dirinya akan terus melakukan penyederhanaan kelembagaan, selain juga memotong banyak izin yang dianggap tidak efektif. Selain itu, penyederhanaan ini akan dilakukan untuk memangkas biaya yang sering membengkak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Darmin melanjutkan sistem perizinan saat ini memang telah direformasi secara besar-besaran, salah satunya melalui OSS. Kendati demikian, hal ini belum bisa dilakukan untuk perizinan di sektor pertambangan dan keuangan. Dua hal ini sulit untuk dilakukan secara terintegrasi sebab ada hal khusus yang perlu dilakukan.

Misalnya, untuk izin pertambangan, jika ingin dilakukan secara terintegrasi lewat online maka, diperlukan informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di level kota, kabupaten hingga provinsi. Sayangnya, daerah-daerah yang memiliki RDTR saat ini masih sedikit. Darmin mengatakan hanya ada 50 daerah yang memiliki RDTR di level kabupaten dari 514 kabupaten/kota.

"Padahal kalau gak ada RDTR, izin lokasi enggak akan bisa diberikan, karena itu perizinan terpaksa harus dilakukan offline," kata Darmin.

Karena itu, Darmin berpesan kepada kepala daerah untuk segera menyusun RDTR di masing-masing daerah terutama yang belum memiliki. Dengan cara ini, maka perizinan yang rumit bagi izin usaha terutama di sektor pertambangan bisa menjadi lebih mudah dan cepat.

"Nah karena itu, kami mendorong daerah supaya mempercepat RDTR ini tolong di follow up supaya kita bisa segera menjalankan OSS itu secara online betul," kata Darmin.

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

44 menit lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

Dalam sebulan terakhir sejak Pemilu 2024, sejumlah pihak melakukan demonstrasi di depan Gedung KPU. Siapa saja mereka, dan apa tuntutannya?


Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

55 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

Pilgub Sumut akan seru, bisakah mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, eks Wagub Musa Rajekshah kalahkan menantu Jokowi, Bobby Nasution?


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

1 jam lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

1 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

1 jam lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

3 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

3 jam lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.