Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Sri Mulyani Merespons Begini

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019. Penghargaan ini diraih Sri Mulyani untuk ketiga kalinya setelah tahun 2017 dan 2018 lalu. ANTARA/Wahyu Putro A

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik tahun 2019. Penghargaan ini diraih Sri Mulyani untuk ketiga kalinya setelah tahun 2017 dan 2018 lalu. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku jengkel karena sistem perizinan masih ruwet. Menurut Jokowi, izin yang ruwet membuat investor enggan datang.

    Baca: Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Bikin Investasi Tak Bisa Menetas

    Menanggapi kejengkelan Presiden, Sri Mulyani menilai pernyataan itu adalah pesan supaya semua pihak bisa bekerja lebih baik lagi. "Berarti kami harus kerjakan lebih baik lagi. Masalah perizinan, masalah proses yang berhubungan dengan  birokrasi di pusat dan daerah. Itu berarti pesan buat kami semua," kata Sri Mulyani usai acara Musrenbangnas di Hotel Shangri La, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2019.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku jengkel dengan sistem perizinan yang masih ruwet dan berbelit-belit baik di deerah maupun di pusat. Padahal persoalan izin yang berbelit-belit telah diidentifikasi dan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

    "Izin berbelit-belit baik di pusat maupun daerah, baik di kabupaten maupun kota belum ada penyelesaian yang baik. Banyak yang ingin investasi tapi yang menetas dapat saya sampaikan kecil sekali, karena nggak bisa eksekusi dan realisasikan," kata Jokowi.

    Jokowi menjelaskan, terhambatnya investasi yang masuk akibat izin berbelit itu membuat ekonomi Indonesia sulit untuk berkembang. Padahal Indonesia saat ini masih menghadapi persoalan defisit neraca dagang dan juga defisit akun lancar atau transaksi berjalan.

    Menurut Jokowi, memperbaiki neraca dagang dan defisit transaksi berjalan bisa dilakukan lewat meningkatkan investasi. Dalam hal ini terutama investasi yang berorientasi ekspor atau investasi bagi barang substitusi impor.

    Karena itu, Jokowi mengaku jengkel dengan adanya kondisi ini. Menurut dia, jika persoalan izin bisa diselesaikan dengan cepat masalah defisit neraca dagang dan transaksi berjalan bisa diatasi.

    Baca: Jokowi: Luas Lahan Gunung Mas Paling Siap Jadi Ibu Kota Baru

    "Mau atau enggak mau, kalau dua itu diselesaikan rampung kita. Kalau perlu ngga pakai izin, izinya diberikan kemudian. Jengkel saya, nggak bisa selesaikan, kalau lingkup kota saya layani sendiri, tapi ini lingkup negara besar," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.