Ekonomi Global Melambat, Indonesia Mesti Waspadai 2 Risiko Ini

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara dalam acara AIFED ke-8 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara dalam acara AIFED ke-8 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Suahasil Nazara mengatakan negara-negara yang masuk dalam katergori emerging market atau negara berkembang perlu mewaspadai dua risiko akibat adanya pelambatan ekonomi global. Keduanya adalah peningkatan risiko utang dan sudden capital outflow atau berpindahnya modal secara tiba-tiba.

    Menurut Suahasil, terkait risiko utang tersebut datang dari peningkatan utang baik utang dari korporasi maupun utang di sektor. Namun agaknya hal ini tidak untuk Indonesia. "Debt to GDP ratio itu mampu menahan, kalau pemerintah berutang ada di kisaran 29-30 persen," kata Suahasil saat mengelar konferensi pers di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.

    Adapun menurut Suahasil hal-hal ini merupakan salah satu bahasan yang dilakukan negara-negara di dunia lewat gelaran Spring Meetings, World Bank - International Monetary Fund (IMF) 2019. Dalam acara tersebut, negara-negara di dunia yang diwakili oleh Menteri Keuangan, gubernur bank sentral masing-masing negara dan juga otoritas keuangan membahas mengenai perkembangan perekonomian global yang perlu diperhatikan.

    Meski perlu diwaspadai, berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah terhadap GDP berada di batas aman. Hingga akhir Maret 2019 posisi utang pemerintah Indonesia mencapai 30,1 persen terhadap GDP atau senilai Rp 4.567 triliun.

    Jumlah tersebut naik sebesar Rp 1 triliun dibandingkan posisi pada akhir bulan Februari 2019 yang mencapai Rp 4.566 triliun. Akan tetapi, posisi utang tersebut masih lebih rendah dari batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 sebesar 60 persen terhadap GDP.

    Kemudian yang kedua, Suahasil melanjutkan, berpindahnya arus modal secara tiba-tiba tersebut bisa terjadi karena saat ini semakin terkoneksinya negara maju dengan negara berkembang. Akibatnya, potensi pelambatan ekonomi bisa mengakibatkan adanya shock di pasar keuangan yang akan saling berdampak.

    Meski begitu, risiko berpindahnya modal secara tiba-tiba tersebut berpeluang bakal membawa sentimen positif di Indonesia. Hal ini salah satunya karena pelambatan ekonomi tersebut terjadi dengan diiringi stagnasi tingkat suku bunga bahkan cenderung mengalami penurunan, terutama suku bunga The Federal Reserve.

    Akibatnya, dengan kebutuhan pembangunan yang masih cukup tinggi, negara berkembang berpotensi menerima arus modal dari investor yang telah menanamkan modalnya di negara maju. Apalagi, Indonesia telah diproyeksi bakal memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen tahun ini, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan negara berkembang sebesar 4,4 persen.

    "Pertumbuhan 5,2 persen itu dianggap sangat kondusif, belum lagi diantara negara yang tergabung dalam G20, Indonesia masuk dalam 3 negara yang ekonominya tumbuh paling tinggi," kata Suahasil.

    Suahasil menuturkan, meski Indonesia berpeluang untuk mengambil momentum, pemerintah tetap akan terus memperhatikan dan mengawasi dinamika ekonomi global. Komunikasi kebijakan antara para pengambil keputusan mengenai ekonomi akan terus diperhatikan. "Apalagi di dalam periode ini adalah tahun politik yang berjalan dengan aman. Karena itu ini saatnya kemudian melanjutkan pembangunan," kata Suahasil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.