Ini Perbedaan Cara Jokowi dan Prabowo untuk Dongkrak Rasio Pajak

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas keamanan melintas di dekat spanduk yang dipersiapkan untuk debat pertama capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019. Pada debat pilpres pertama tema yang diangkat adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Petugas keamanan melintas di dekat spanduk yang dipersiapkan untuk debat pertama capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019. Pada debat pilpres pertama tema yang diangkat adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama- sama menyatakan tekadnya untuk menaikkan rasio pajak nasional. Namun, Jokowi dan Prabowo memiliki pandangan dan cara yang berbeda untuk meningkatkan rasio pajak tersebut.

    Baca: Beri Pensiun Koruptor, Prabowo Dinilai Tidak Paham Masalah Bangsa

    Dalam debat pilpres terakhir, Sabtu 13 April 2019 lalu, calon presiden Prabowo Subianto menyinggung rendahnya rasio pajak Indonesia yang hanya sebesar 10-11 persen. Padahal, rasio pajak negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand sudah mencapai 19 persen.

    Rasio tersebut disebutnya juga merosot ketimbang era orde baru yang sempat mencapai 16 persen. Prabowo pun menjanjikan paling tidak dapat mengembalikan rasio pajak kembali meningkat mencapai 16 persen. Caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan pemanfaatan teknologi.

    "Pemerintah harus berani mengejar mereka yang selama ini menghindar dari yang seharusnya dibayar," ujar Prabowo saat debat, seperti ditulis Bisnis.com, Ahad 14 April 2019.

    Dalam kesempatan yang sama, timnya juga akan menginisiasi pembentukan Badan Penerimaan Negara yang terpisah dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Inisiatif tersebut juga disertai dengan pengurangan tarif pajak perorangan dengan meningkatkan batas  penghasilan tidak kena pajak. Di samping itu, tarif pajak korporasi juga dijanjikan turun dari yang berlaku saat ini untuk menarik lebih banyak investasi.

    Sementara itu calon presiden inkumben Joko Widodo menyoroti adanya risiko guncangan apabila pemerintah mengejar rasio pajak menjadi sebesar 16 persen dalam setahun. "Kalau dalam setahun tax ratio naik drastis seperti itu, artinya ada 5 persen dari GDP kita, sekitar Rp750 triliun yang ditarik menjadi pajak. Itu yang akan menimbulkan shock pada ekonomi," ujar Jokowi.

    Baca: Jokowi Kritik Nama-nama Warga yang Dicatut Sandiaga

    Jokowi menilai upaya memperluas basis pajak selepas program amnesti pajak perlu dilakukan secara bertahap. Di samping itu, dirinya menilai upaya meningkatkan basis pajak perlu difokuskan dengan melakukan reformasi pada pelayanan.

    "Itu yang akan memberikan dampak signifikan bagi pembayar pajak, karena merasa dilayani dengan baik," ujar Jokowi.

     BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.