Beri Pensiun Koruptor, Prabowo Dinilai Tidak Paham Masalah Bangsa

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berorasi dalam kampanye akbar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Ahad, 7 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berorasi dalam kampanye akbar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Ahad, 7 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai rencana calon presiden Prabowo Subianto memberikan pensiun kepada koruptor, benar-benar di luar nalar ekonomi.

    Baca: Debat Pilpres Kelima, Pertumbuhan Ekonomi Bakal Jadi Isu Utama

    "Rencana ini sekaligus membuktikan bahwa Prabowo benar-benar tidak paham permasalahan bangsa ini, apalagi solusinya," kata Piter saat dihubungi Selasa, 9 April 2019.

    Dari sisi ekonomi, kata Piter, rencana Prabowo itu bukan hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, tapi lebih ke penghancuran nilai-nilai yang justru membuat Indonesia tidak akan pernah bisa mengurangi korupsi. "Dan akibatnya perekonomian kita akan terus terpuruk," ujar dia.

    Piter mengaku kecewa mendengar rencana itu. "Saya yakin banyak pendukung Prabowo yang juga kecewa dan menyesalkan statement itu sekaligus berharap statement ini hanyalah salah ucap dari Prabowo," kata dia.

    Ucapan Prabowo ini muncul saat ia menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Ahad, 7 April 2019. Dalam orasinya, Prabowo mengatakan akan segera memanggil para koruptor bila terpilih menjadi presiden. Prabowo akan meminta mereka bertaubat agar tak korupsi lagi.

    Prabowo mengatakan cara yang akan ia lakukan adalah dengan menyiapkan penawaran bagi para koruptor itu. Ia mengusulkan sekian dana hasil korupsi boleh disimpan para koruptor sebagai uang pensiun mereka.

    Baca: Debat Cawapres, Infrastruktur Langit Disebut Tumbuhkan Unicorn

    Pernyataan Prabowo ini dikritik oleh sejumlah kalangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak ada kompromi untuk tindak pidana korupsi.

    Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengatakan kasus korupsi tak bisa dimaklumi karena merupakan kejahatan luar biasa. "Kita tidak boleh mentoleransi, walaupun 1 dolar pun," kata Saut.

    RYAN DWIKI A | EGY ADYATMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.