Prabowo Sebut RI Alami Deindustrialisasi, Tak Produksi Apa-apa

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres  nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa para wartawan setibanya di lokasi debat capres putaran keempat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Debat itu mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri. ANTARA

    Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa para wartawan setibanya di lokasi debat capres putaran keempat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Debat itu mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti pertumbuhan Industri di Tanah Air. Menurut dia, telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. 

    Baca: Pesan Aa Gym ke Prabowo - Sandiaga: Korupsi Penyebab Ketimpangan

    "Indonesia tidak memproduksi apa-apa, kita menerima barang produksi dari bangsa lain," ujar dia di Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. Karena itu, Prabowo mengatakan perlunya ada perubahan dari langkah tersebut. 

    Saat ini, kata Prabowo, Indonesia sudah menyimpang dari filosofi bangsa. Selain itu, ia melihat pemerintah juga tidak memiliki strategi untuk menyelesaikan perkara deindustrialisasi itu. 

    Kalau itu dilanjutkan, kata Prabowo, pemerintah tidak mungkin memberikan kesejahteraan yang sebenarnya bagi masyarakan Indonesia. "Padahal dalam UUD 1945 sudah jelas rancangbangun perekonomian kita, jelas kita tidak bisa biarkan kekayaan nasional mengalir keluar."

    Untuk itu, Prabowo berujar perlunya aturan yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalah itu. "Hilirisasi sepakat, tapi kenapa gak digarap daridulu, malah menteri menteri bolehin masuk barang impor," kata dia. 

    Adapun calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut perlunya ada kepastian usaha dan kewirausahaan. Pemerintah, menurut dia, harus berpihak pada pengusaha nasional. "Kepastian hukum, kepastian ekonomi agar mengolah barang mentah ke barang jadi bisa teruwujud."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.