4 Kebijakan yang Dipersoalkan Luhut dan Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/TEMPO/Fakhri Hermansyah dan TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar 
Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menunjukkan perbedaan sikap terkait kebijakan di sektor perikanan. Terakhir, kedua kembali bersilang pendapat soal sistem lelang kapal pencuri ikan yang saat ini berjalan di Kejaksaan Agung.

Baca: Polemik Lelang Kapal Sitaan, Luhut: Masalahnya di Pengawasan

Tempo mencoba merangkum empat kebijakan yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara kedua menteri ini. Pertentangan mereka itu pun sering kali dibicarakan publik dan berkembang viral.

1. Lelang Kapal Pencuri Ikan

Pada 25 Maret 2019, Susi mengungkapkan kekesalannya. Penyebabnya, empat kapal nelayan asal Vietnam yang ditangkap kementeriannya dua bulan lalu, ternyata adalah kapal yang sama yang pernah ditangkap enam bulan lalu. Dari sinilah, Susi mempersoalkan proses lelang kapal pencuri ikan di Kejaksaan Agung yang memungkinkan para pencuri ikan membeli kapalnya kembali.

Lewat akun Twitter-nya @susipudjiastuti, ia menuliskan cuitan mengenai hal ini. "Saya mohon dengan segala kerendahan hati dan demi kedaulatan sumber daya perikanan kita, dan untuk laut masa depan bangsa.. STOP semua lelang kapal pencuri ikan. Putuskan semua untuk dimusnahkan. Terima kasih," tulis Susi.

Menanggapi keluhan Susi ini, Luhut justru mengatakan kembalinya kapal rampasan pemerintah ke tangan pemilik lamanya menandakan pengawasan yang kurang. "itu pelelangan yang keliru. Jangan karena kita mengawasinya kurang, kita menyalahkan sistem," ujar Luhut di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2019. "Kan kami sudah rapat dengan Kejaksaan Agung bahwa pelelangan ikan harus diawasi."

2. Larangan Penggunaan Cantrang

Pada 31 Maret 2019, Luhut menyatakan pemerintah tengah mengkaji potensi pemanfaatan cantrang tanpa berdampak buruk bagi lingkungan dalam kegiatan penangkapan ikan. Kabar ini disampaikan Luhut saat bertemu nelayan di Lamongan, Jawa Timur. Di sana, para nelayan meminta agar penggunaan cantrang yang dilarang Susi, bisa diizinkan kembali. "Kami sedang evaluasi semua. Cantrang tidak harus mati, tapi jangan sampai merusak lingkungan," kata Luhut dalam keterangan persnya.

Sampai saat ini, cantrang adalah alat tangkap ikan yang dilarang oleh Susi. Susi yang lama hidup di lingkungan nelayan di daerah Pangandaran, Jawa Barat ini, menyebut penggunaan cantrang menyebabkan banyak ikan-ikan kecil. Sehingga, ikan-ikan ini kembali dibuang ke laut. "Kan sayang, setiap kali nangkap, kapal 70 GT, 100 GT, (ikan) yang dibuang minimal 1 kuintal, 5 kuintal, kadang sampai 1 ton," ujarnya.

3. Larangan Penggunaan Plastik

Pada 17 Desember 2018, Susi menilai jika plastik sekali pakai lebih baik dilarang saja dibandingkan harus dikenai tarif cukai. Sebab, penggunaan plastik ini dari segi lingkungan sudah dianggap berbahaya. "Tidak perlu dicukai, menurut saya lebih bagus dilarang saja. Sebab ini sudah gawat darurat persoalan sampah plastik," kata dia di kantornya di daerah Gambir, Jakarta Pusat.

Di saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan pengenaan tarif cukai pada plastik bersama DPR. Tak ayal, sejumlah pengusaha pun merasa keberatan dengan rencana ini. Nah, Luhut sendiri memiliki pandangan yang berbeda dengan Susi.

Saat dikonfirmasi sehari kemudian, Luhut menentang larangan penggunaan plastik seperti yang disampaikan Susi. Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak boleh mematikan geliat industri plastik. "Saya pikir tidak boleh membunuh industri plastik juga, karena kita 
butuh," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat.

4. Penenggelaman Kapal

Lalu pada 8 Januari 2018, Luhut meminta Susi tidak menenggelamkan lagi kapal di tahun 2018. Selama ini, Susi memang dikenal sebagai menteri yang paling getol menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Nah, Luhut justru menilai penenggelaman kapal sudah cukup banyak dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

"Orang-orang sudah tahu negeri kita ini tegas," kata Luhut di kantornya di Jakarta Pusat. Menurut Luhut, nantinya kapal-kapal yang melanggar aturan tidak perlu semuanya ditenggelamkan, tapi cukup disita. "Kami juga tak mau kapal-kapal itu hanya terdampar saja," kata dia.

Kenyataannya Susi tak patah arang. Hingga Agustus 2018, Susi sudah menenggelamkan hampir sekitar 125 kapal pencuri ikan. Tapi pada parktiknya, Susi tidak menenggelamkan semua kapal begitu saja. Hanya kapal berukuran kecil yang biasa ditenggelamkan. Sedangkan kapal berukuran besar tetap disita dan dijadikan sebagai aset kementerian.

Baca: Sandiaga Berencana Izinkan Cantrang, Luhut: Tidak Sesederhana Itu

Sebagai contoh yaitu Kapal Silver Sea 2 asal Thailand yang berukuran 2285 GT dan bernilai Rp 11,7 miliar. Kapal ini resmi diterima Susi dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada 14 Februari 2019 setelah rampungnya proses hukum terhadap kapal pencuri ikan ini. "Dengan beralihnya status penggunaan ini, semoga dapat dimanfaatkan bagi tugas-tugas KKP," ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.






Berkeliling ke Raja Ampat, Luhut: Alamnya Sangat Bagus

1 hari lalu

Berkeliling ke Raja Ampat, Luhut: Alamnya Sangat Bagus

Luhut menyambangi destinasi pariwisata geopark Kepulauan Piaynemo, Desa Wisata Arborek, dan Pulau Sauwandarek.


Luhut Sebut Infrastruktur di Papua Barat Tak Hanya untuk Tingkatkan Konektivitas tapi...

2 hari lalu

Luhut Sebut Infrastruktur di Papua Barat Tak Hanya untuk Tingkatkan Konektivitas tapi...

Menteri Luhut Pandjaitan meminta agar seluruh pembangunan infrastruktur di Papua Barat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.


Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

3 hari lalu

Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

Presiden Jokowi menolak usul Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan soal penempatan TNI di kementerian dan lembaga negara. Belum mendesak.


ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

3 hari lalu

ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

ASN Depok ditahan karena memotong upah tenaga honorer dengan dalih buat bayar BPJS. Terungkap setelah viral poster minta tolong Jokowi.


Rekrutmen PPSU Diperketat Imbas Viral Penganiayaan di Jalan Kemang Dalam Jaksel

5 hari lalu

Rekrutmen PPSU Diperketat Imbas Viral Penganiayaan di Jalan Kemang Dalam Jaksel

Tindakan kekerasan anggota PPSU yang dipicu kecemburuan dan emosi itu disebut Riza Patria tidak bisa ditoleransi dan barbar.


Viral Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Perempuan, Kapolsek Mampang; Didamaikan Kelurahan

5 hari lalu

Viral Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Perempuan, Kapolsek Mampang; Didamaikan Kelurahan

Kronologi peristiwa kekerasan yang dilakukan petugas PPSU itu terjadi pada Senin, 8 Agustus 2022 pada pukul 12.30.


Terkini Bisnis: Pelita Air Tambah Pesawat Airbus, Rupiah Bergerak Fluktuatif

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Pelita Air Tambah Pesawat Airbus, Rupiah Bergerak Fluktuatif

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 9 Agustus 2022 tentang Pelita Air tambah pesawat tipe Airbus A320.


Cerita Luhut Soal Tesla Teken Kontrak Pembelian Nikel Rp 74,5 T dari Dua Perusahaan RI

5 hari lalu

Cerita Luhut Soal Tesla Teken Kontrak Pembelian Nikel Rp 74,5 T dari Dua Perusahaan RI

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Tesla, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat sudah meneken kontrak pembelian produk nikel dari 2 perusahaan RI.


Profil Tol Serang - Panimbang yang Sebagian Dibiayai Utang dari Cina

5 hari lalu

Profil Tol Serang - Panimbang yang Sebagian Dibiayai Utang dari Cina

Pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol Serang - Panimbang akan rampung pada tahun 2024. Seperti apa profil ruas tol tersebut?


Luhut Klaim Utang Indonesia Rp 7.000 Triliun Terkecil di Dunia, Bagaimana Datanya?

5 hari lalu

Luhut Klaim Utang Indonesia Rp 7.000 Triliun Terkecil di Dunia, Bagaimana Datanya?

Sejumlah ekonom membantah klaim Menteri Luhut Pandjaitan yang mengatakan utang pemerintah Indonesia saat ini adalah yang paling kecil di dunia.