Menhub Sebut Ada Dua Kutub Penetapan Tarif Kilometer Ojek Online

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Mereka yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menuntut soal tarif yang diturunkan oleh aplikator Grab Indonesia. TEMPO/Subekti

    Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Mereka yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menuntut soal tarif yang diturunkan oleh aplikator Grab Indonesia. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini masih terjadi perbedaan pendapat antara dua kutub yakni pihak aplikator dengan driver ojek online mengenai penentuan tarif per kilometer ojek online atau ojol. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan pertemuan dengan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi tersebut.

    BACA: Go-Jek Tambah Tombol Darurat di Aplikasi

    Menurut Budi, dari kutub aplikator meminta tarif per kilometernya bisa mencapai Rp 1.600 sedangkan driver minta tarifnya bisa mencapai Rp 3.000 per kilometer. "Ini kan jauh sekali, oleh karena itu saya mencari harga medium diantara mereka agar keduanya itu dapat satu titik temu dan ini kan berkaitan dengan konsumen ya," kata Budi Karya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 15 Maret 2018.

    Adapun, penentuan tarif ini merupakan salah satu poin yang terdapat dalam rancangan aturan ojek online yang telah rampung melakukan uji publik. Sebelumnya Direktorat Perhubungan Darat telah melakukan uji publik di 5 kota, seperti, Medan, Bandung, Semarang, Balikpapan dan Makasar pada Februari 2019. Saat ini pemerintah telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait penentuan tarif per kilomter ojek online sebanyak dua kali.

    BACA: Gojek Dampingi Mitra Go-Massage yang Diduga Diperkosa di Bandung

    Karena itu, Budi mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mencari solusi terbaik untuk menetapkan tarif per kilometer ojek online atau Ojol. Dia menginginkan keputusan besaran tarif tersebut harus bisa menguntungkan seluruh pihak, baik masyarakat, driver (pengendara) maupun operator atau aplikator.

    "Kalau tarif, pemerintah akan menentukan yang paling baik. Dan saya juga menaruh perhatian supaya para driver ojek online itu bisa mendapatkan penghasilannya yang baik," kata Budi Karya.

    Lebih lanjut, jelas Budi Karya, pemerintah juga ingin menjaga agar konsumen tidak lari karena tarif yang terlalu tinggi. Sebab jika terlalu tinggi, dikhawatirkan para pengguna atau konsumen juga berpindah sehingga ikut mempengaruhi pendapatan driver Ojol.

    "Artinya kalau tarifnya naik dua kali lipat khawatir konsumennya akan turun. Tapi kami ingin ini dibicarakan dengan baik-baik, diskusi lah dengan ojek online dengan aplikator agar dapat satu angka yang baik," katanya.

    Baca berita tentang Ojek Online lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.