TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Australia dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara.
Baca juga: Indonesia - Australia Siap Teken Perjanjian IA - CEPA November
"Kami berharap IA-CEPA menjadi tonggak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia yang telah berjalan lama. Perjanjian ini adalah simbol kemitraan yang saling menguntungkan, bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan," kata Kalla dalam sambutannya di acara Penandatanganan IA-CEPA di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.
Menurut dia, menjalin hubungan kemitraan dengan Australia menjadi hal penting bagi Indonesia mengingat kedua negara memiliki kedekatan secara geografis dan ekonomi. Kalla mengatakan kesamaan kedua negara di bidang pertambangan menjadi salah satu alasan perlunya kerja sama perdagangan bebas IA-CEPA tersebut dilakukan.
Dengan kesepakatan IA-CEPA, JK berharap kepercayaan antara kedua negara dapat semakin diperkuat dengan memberikan peluang usaha lebih luas untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan Australia.
"IA-CEPA adalah perjanjian yang berbeda dibandingkan dengan apa yang dimiliki Indonesia-Australia dengan mitra lainnya. IA-CEPA dibangun berdasarkan tujuan strategis yang jelas untuk tumbuh bersama sebagai tetangga berdasarkan pada saling melengkapi kedua ekonomi," katanya.
IA-CEPA resmi ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham di Jakarta, Senin.
Enggar mengatakan perjanjian kerja sama tersebut merupakan bentuk penguatan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi, antara lain terkait perdagangan, investasi dan pelatihan vokasi.
"Penandatanganan ini adalah momen yang sangat berharga, karena setelah sembilan tahun melakukan perundingan, akhirnya Indonesia-Australia CEPA bisa ditandatangani," kata Enggar.
Penandatanganan kemitraan di bidang ekonomi tersebut pertama kali diluncurkan pada 2010 dan terhenti hingga November 2013, hingga akhirnya kembali diaktifkan pada Maret 2016.
Perjanjian ini akan mengeliminasi 100 persen tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94 persen tarif barang dari Australia ke Indonesia. Di bidang investasi dan pelayanan, kedua negara akan memiliki akses lebih, termasuk pergerakan bidang profesi.
Baca juga berita Jusuf Kalla di Tempo.co
ANTARA
