TEMPO.CO, Jakarta -Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi - Ma'ruf menilai, seluruh program pemerintahan Joko Widodo, salah satunya kebijakan impor mengacu pada kemandirian atau swasembada pangan nasional.
BACA: Usai Twit Presiden Baru, CEO Bukalapak Minta Maaf ke Pendukung Jokowi
"Konsep swasembada pangan itu kan jelas sekali kalau konsepnya swasembada dalam framing kecukupan pangan 80 persen, yang 20 persen adalah interdepedensi antarnegara. Karena itu kebijakannya mesti impor," kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, menanggapi persiapan debat kedua capres pada 17 Februari 2019.
Menurut dia, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia sebagai pengganti konsep swasembada pangan yang sempat diterapkan di Indonesia.
Konsep kedaulatan pangan, lanjut dia, hanya menjadikan impor sebagai program. Sementara itu konsep swasembada pangan menjadikan impor sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari interdependensi.
BACA: Pengamat: Tiru Negara Maju, Utang Bisa Dikelola Secara Produktif
Aria menjelaskan, saat ini pemerintahan Jokowi telah membuat roadmap kemandirian pangan untuk mendukung konsep kedaulatan. Roadmap itu berisi soal pengaturan waktu produksi hingga penyediaan infrastruktur pertanian, seperti embung hingga revitalisasi waduk. "Impor yang ada pada era Jokowi hanya dijadikan sebagai penunjang. Pak Jokowi bilang kita tidak akan melakukan kebijakan impor pangan. Tetapi butuh program," tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, mengatakan bahwa tidak ada negara yang tidak mengeluarkan kebijakan impor, asalkan harga pangan tetap stabil. "Isu pangan bisa saja menjadi isu andalan. Di luar isu infrastruktur. Isu pangan saat ini dan ke depan akan tetap menjadi primadona. Dan akan menjadi isu yang mendominasi hari-hari ke depan," kata Direktur Eksekutif IPR ini.
Menurut dia, isu pangan menjadi eksentrik dan menarik karena selama ini kubu oposisi selalu menyerang petahana dengan isu pangan. Misalnya terkait dengan impor. "Namun tidak ada negara di dunia ini yang tidak impor. Dan yang paling penting adalah pemerintah bisa menjaga kestabilan harga pangan," kata Ujang.
Harga pangan harus diatur negara. Negara harus hadir. Pemerintah ikut mengatur agar harga pangan stabil. Dan agar harga tidak dimainkan oleh mafia pangan. Stabil atau tidaknya negara juga bisa dilihat dari kebijakannya dalam menjaga stabilitas harga pangan, jelasnya.
Terkait ketahanan pangan, tambah dia, bukan hanya akan menjadi primadona, tetapi juga akan menjadi panglima. "Siapa yang menguasai pangan, akan menguasai dunia. Dan isu pangan jangan dipolitisir. Dijadikan isu politik boleh saja. Tapi jangan dipolitisir. Jangan dijadikan alat serangan ke kubu lawan," katanya.
Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.
