Sandiaga Kritik Ongkos Naik Haji, Kemenag Beberkan Komponen Biaya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tampil dalam debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Untuk debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019, KPU memilihkan empat tema debat yaitu hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. TEMPO/Subekti.

    Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tampil dalam debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Untuk debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019, KPU memilihkan empat tema debat yaitu hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno kembali melontarkan janji bila ia dan Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden mendatang. Sandiaga berjanji bakal menurunkan ongkos naik haji atau ONH agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

    Baca: Sandiaga Janji Turunkan Ongkos Naik Haji, Begini Caranya

    Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Mastuki mengatakan ongkos haji yang dibayarkan jemaah dari Indonesia tidak sebesar biaya riil-nya.

    Menurut Mastuki, biaya riil haji Indonesia cukup besar, yaitu berkisar antara Rp 63-67 juta per orang. Ongkos itu terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung."Namun, biaya yang dibayarkan oleh jemaah tidak sebesar itu, rata-rata Rp 34 juta atau sekitar 52 persen dari total biaya haji," ujar dia dalam pesan tertulis kepada Tempo, Ahad, 27 Januari 2019.

    Apabila ditilik berdasarkan lokasi embarkasi, Mastuki menuturkan biaya haji tersebut memiliki nilai berbeda-beda. Pada 2018, nilai biaya haji bagi jemaah reguler yang terendah berlaku untuk embarkasi Aceh, yakni Rp 31,09 juta. Sedangkan, biaya tertinggi berlaku untuk embarkasi Lombok, yakni Rp 38,79 juta.

    Adapun selisih ongkos yang sekitar Rp 30-35 juta itu, kata Mastuki, dibayarkan dari nilai manfaat atau dana optimalisasi dari setoran awal haji yang pemanfaatannya dalam bentuk investasi, sukuk, dan lainnya. "Saat ini pengelolaan ini menjadi otoritas Badan Pengelola Keuangan Haji."

    Sebelumnya, Sandiaga Uno menyampaikan janji tersebut di depan ibu-ibu, buruh musiman, mahasiswa serta masyarakat di sekitar Asrama Haji Makassar. “Di sini tempat asrama haji, kan? Jika Pak Prabowo dan saya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, kami akan menurunkan ONH," ujar Sandiaga, di Pondok Madinah,  Sudiang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan resmi Media Center Prabowo-Sandi, Sabtu, 26 Januari 2019.

    Menurut Sandiaga, ONH bisa diturunkan jika pemerintah mau. "Kenapa? Jawabnya singkat saja, karena  kita memang bisa menurunkannya jika mau,” ucapnya. Jika pemerintah menurunkan ONH, kata dia, semua Umat Islam di Tanah Air memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

    Sandiaga menyebutkan pengelolaan dana haji seharusnya lebih baik. Tahun ini, kata dia, dana haji sebesar Rp 110 triliun jika dimanfaatkan maksimal sebetulnya bisa menekan ONH.

    Dana haji tersebut, kata Sandiaga, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para jemaah dan membuka seluas-luasnya kesempatan berhaji. “Kita akan bangun infrastruktur di Mekkah dan Madinah untuk kepentingan jemaah haji Indonesia," katanya.

    Dengan begitu, menurut Sandiaga, ONH bisa ditekan. "Dan bisa dijangkau oleh masyarakat kebanyakan,” katanya. Usai acara, Sandiaga melanjutkan kegiatan sosialisasi dengan bersilaturahmi ke  Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyebutkan dari target pengelolaan dana haji pada 2018 sebesar Rp 111,8 triliun, sudah terealisasi Rp 114 triliun. Pada 2019, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp 121 triliun dengan komposisi 50 persen di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen di investasi.

    Baca: Kementerian Agama Tanggapi Janji Sandiaga Turunkan Ongkos Haji

    Terkait ONH itu pula, BPKH juga memastikan pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan sebesar 7 triliun berjalan di 2019 pada 2020 komposisi penempatan dana di BPS-BPIH adalah 30 persen. Biaya operasional haji 2019 diperkirakan antara Rp 6,5 triliun sampai Rp 6,8 triliun. Sekitar 500 juta dolar AS akan dialokasikan dalam bentuk valas.

    Simak berita lainnya terkait Sandiaga di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?