Gojek Tunggu Kementerian Perhubungan Jelaskan Aturan Ojek Online

Reporter

Chief Public Policy and Government Relation Gojek Shinto Nugroho memberikan keterangan pers di Aeon Mall, Cakung, Jakarta. Ahad, 6 Januari 2019. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho mengatakan perusahaannya bakal patuh dan melaksanakan peraturan ojek online yang bakal diterbitkan pemerintah beberapa waktu ke depan. Namun, ia berujar langkah berikutnya yang akan dilaksanakan oleh perusahaan besutan Nadiem Makarim itu menunggu aturan itu keluar.

Baca juga: Budi Karya Akan Terbitkan Aturan Ojek Online Melalui Diskresi

"Sebagai aplikator, kami akan melaksanakan, akan tunduk, partisipasi, dan kooperatif. Kami akan tunggu dari pemerintah nanti akan bagaimana baru kita akan sama-sama bicara," ujar Shinto di Aeon Mall, Cakung, Jakarta, Ahad 6 Januari 2019.

Shinto mengatakan selama ini Gojek selalu berusaha duduk satu meja dengan pemerintah untuk membicarakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan layanannya. Terkait hal-hal yang bakal diatur oleh pemerintah, misalnya tarif dan aturan suspensi, ia belum berkomentar banyak.

"Saat ini masih terlalu dini untuk dibicarakan karena peraturannya juga baru dikemukakan," ujar Shinto.

Namun, ia berharap pemerintah bisa terus mendukung inovasi dan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan  Apalagi, sejauh ini perusahaannya terbukti dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Logistik yang sebelumnya menjadi isu untuk pertumbuhan mereka, sekarang tidak lagi menjadi isu," kata Shinto. "Jadi kami berharap aturan yang dikeluarkan pemerintah akan terus mendukung kemajuan Indonesia bersama."

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Peraturan Menteri Perhubungan ojek online bisa rampung dalam sebulan ke depan. "Saya harapkan dalam satu bulan, iya (Februari)," ujar Budi.

Kendati menargetkan beleid tersebut segera rampung, Budi memastikan pemerintah akan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya asosiasi ojek online maupun aplikator untuk meminta masukan terkait aturan tersebut. 

"Kami tidak mau sepihak, tiba-tiba aplikator merasa pemerintah maunya sendiri, kami akan ajak bicara semuanya," kata dia. "Memang memakan waktu tapi ini untuk kepentingan bersama."

Budi yakin dengan adanya aturan mengenai ojek online bisa menyenangkan banyak pihak, termasuk korporasi. Pasalnya, aturan itu bisa memberikan kepastian hukum apabila ke depannya perusahaan mau mengambil aksi korporasi. "Regulasi itu bisa menjadi suatu perlindungan yang baik, jangan sampai suatu waktu ada kasus, 'wah kalian berpotensi ilegal', jangan begitu," ujar Budi.






Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

5 hari lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

5 hari lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

5 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

5 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

6 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

6 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

8 hari lalu

Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

Pelaku usaha penting ciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.


Jasad Sopir Ojek Online yang 3 Hari Tertimpa Bangunan di Cianjur Berhasil Dievakuasi

12 hari lalu

Jasad Sopir Ojek Online yang 3 Hari Tertimpa Bangunan di Cianjur Berhasil Dievakuasi

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur Atep Hermawan Permana menjelaskan jasad korban dikeluarkan dari lubang beton dan langsung dibawa ke RSUD Sayang.


Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

13 hari lalu

Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

Dua pencuri sepeda motor berupaya menggondol Honda Beat milik ojol di Kebayoran Baru.


Setelah PHK 1.300 Karyawan, GoTo Bakal Divestasi Saham

13 hari lalu

Setelah PHK 1.300 Karyawan, GoTo Bakal Divestasi Saham

Pekan lalu, GoTo mengumumkan mengurangi karyawan sekitar 12 persen yang berdampak terhadap PHK 1.300 orang.