Budi Karya Akan Terbitkan Aturan Ojek Online Melalui Diskresi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata saat menghadiri momen presiasi mitra pengemudi di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Depok - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal menerbitkan aturan soal ojek online yang menggunakan kendaraan roda dua. Budi akan menggunakan diskresi atau pengambilan keputusan sendiri karena sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang kendaraan roda dua untuk dijadikan transportasi umum baik untuk orang maupun barang.

Simak: Budi Karya Sumadi: Permenhub Ojek Online Terbit Januari 2019

"Jadi ini diskresi menteri untuk membuat peraturan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi saat ditemui usai acara safety riding bersama Gojek Indonesia di Transmart Depok, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 5 Januari 2018. Aturan diskresi itu, kata Budi, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 1 ayat 9 di UU tersebut dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat prmerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. "Ada kewenangan menteri membuat aturan sepanjang belum ada aturan yang mengatur," ujar Budi.

Kenyataannya, rencana ini bertolak belakang dengan apa yang pernah disampaikan bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo. "Mengapa secara pribadi saya tidak setuju ojek online sebagai angkutan umum, karena pertama dari aspek keselamatan dan kedua aspek ekonomi," kata Sugihardjo, 3 April 2018.

Tapi di tengah polemik yang terus terjadi, aturan pun akhirnya bakal tetap diterbitkan. Pada 19 Desember 2018, Budi Karya mengatakan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang ojek online akan terbit pada Januari 2019. "Ojol (Ojek Online) itu sudah ada, mereka sudah eksis, sudah banyak memberikan penghidupan bagi masyarakat," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi Setyadi mengatakan Permenhub itu nantinya akan mengatur tiga hal yaitu tarif, aturan suspen atau penghentian sementara operasional dari pengemudi, hingga aspek keselamatan. "Tapi normanya (aturannya) seperti apa nanti kami akan libatkan mereka (perusahaan aplikasi)."

Selasa depan 8 Januari 2018, Budi akan mengundang perwakilan perusahaan aplikasi ojek online dan pihak terkait lainnya untuk membahas rencana penerbitan Permenhub ini. Lalu pada Kamis, 10 Januari 2018, Budi juga akan mengundang sejumlah pihak dari berbagai latar belakang untuk mengkaji Permenhub ini.






Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

1 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Jasad Sopir Ojek Online yang 3 Hari Tertimpa Bangunan di Cianjur Berhasil Dievakuasi

2 hari lalu

Jasad Sopir Ojek Online yang 3 Hari Tertimpa Bangunan di Cianjur Berhasil Dievakuasi

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur Atep Hermawan Permana menjelaskan jasad korban dikeluarkan dari lubang beton dan langsung dibawa ke RSUD Sayang.


Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

3 hari lalu

Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

Dua pencuri sepeda motor berupaya menggondol Honda Beat milik ojol di Kebayoran Baru.


Budi Karya Klaim Kendaraan Listrik Lebih Hemat 75 Persen dari BBM, Begini Hitungannya

6 hari lalu

Budi Karya Klaim Kendaraan Listrik Lebih Hemat 75 Persen dari BBM, Begini Hitungannya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan keunggulan dari menggunakan kendaraan listrik. Bagaimana hitung-hitungannya?


Kendaraan Listrik Kian Banyak, Budi Karya: Pom Bensin Akan Turun Fungsi

6 hari lalu

Kendaraan Listrik Kian Banyak, Budi Karya: Pom Bensin Akan Turun Fungsi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pengguna kendaraan listrik di Indonesia semakin banyak. SPBU bakal turun fungsi?


3 Negara Berminat Kembangkan MRT Jakarta, Untuk Koridor Mana Saja?

11 hari lalu

3 Negara Berminat Kembangkan MRT Jakarta, Untuk Koridor Mana Saja?

Sedikitnya tercatat tiga negara anggota G20 resmi menyatakan minat dan berkomitmen mengembangkan MRT Jakarta.


Sepekan Bisnis: Rencana Tender Jalan Tol 41,68 T, Luhut Sebut Persiapan KTT G20 Bali The Best in History

12 hari lalu

Sepekan Bisnis: Rencana Tender Jalan Tol 41,68 T, Luhut Sebut Persiapan KTT G20 Bali The Best in History

Berita terpopuler selama sepekan terakhir dimulai dari tender dua jalan tol baru senilai Rp 41,68 triliun yang tengah dipersiapkan Kementerian PUPR.


Nadiem Makarim dan Budi Karya Luncurkan Bus Listrik Merah Putih untuk KTT G20

13 hari lalu

Nadiem Makarim dan Budi Karya Luncurkan Bus Listrik Merah Putih untuk KTT G20

Bus listrik Merah Putih untuk KTT G20 tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri.


Menhub Tinjau Balai Uji Kendaraan di Bekasi: Siap Dibangun, Standar Internasional

14 hari lalu

Menhub Tinjau Balai Uji Kendaraan di Bekasi: Siap Dibangun, Standar Internasional

Menteri Budi Karya menyatakan balai uji kendaraan di Bekasi, Jawa Barat bakal dibangun dengan standar internasional.


Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

14 hari lalu

Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

Tukang ojek online dan sopir angkot di Kota Bogor mulai menerima voucher bansos BBM sebesar Rp 600 ribu untuk tiga bulan.